May Day Harus jadi Momentum Kedewasaan Kolektif Buruh dan Pengusaha di Tengah Krisis Global

PERINGATAN Hari Buruh Internasional atau May Day dinilai tidak semestinya hanya menjadi ajang penyampaian tuntutan. Momentum ini harus menjadi refleksi atas kedewasaan kolektif antara buruh, serikat pekerja, dan pengusaha dalam membaca situasi global yang kian kompleks.

Pemerhati sosial politik, Agus Widjajanto, menyebutkan bahwa dunia saat ini berada dalam fase ketidakstabilan yang ditandai oleh ketegangan geopolitik, perang proksi, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi dan pangan. Kondisi tersebut turut menekan berbagai sektor industri nasional.

“Kita sedang hidup dalam lanskap yang tidak stabil. Banyak industri bekerja dengan margin yang semakin tipis. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan memiliki efek berantai,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).

Baca juga : May Day di Sukabumi Diperingati dengan Doa Bersama

Ia menegaskan bahwa tuntutan yang melampaui kapasitas riil perusahaan tidak hanya berpotensi ditolak, tetapi juga berisiko mempercepat penutupan usaha. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam relasi industrial.

“Bukan lagi semata ‘berapa yang harus didapat’, tetapi ‘bagaimana semua bisa tetap berjalan dan meningkat secara bertahap’. Ini bukan soal menyerah, melainkan strategi bertahan dan bertumbuh,” imbuhnya.

Agus mengaitkan hal tersebut dengan ajaran Sosrokartono yang dinilainya relevan sebagai kompas etika dalam hubungan kerja.

Baca juga : Geopolitik Iran-Israel  akan Pengaruhi Pergerakan Saham Pekan Ini

Ia menjelaskan, prinsip “Sugih tanpo bondo” mengajarkan bahwa kekuatan buruh tidak semata diukur dari kenaikan upah, tetapi dari kemampuan memahami kondisi perusahaan dan ekonomi secara menyeluruh. “Kekayaan di sini adalah kelapangan nalar—kemampuan membaca data dan memahami keberlanjutan usaha sebagai dasar kesejahteraan jangka panjang,” jelasnya.

Sementara itu, prinsip “Menang tanpo ngasorake” menekankan pentingnya perjuangan yang tidak merendahkan pihak lain. “Pengusaha bukan musuh, melainkan mitra. Kemenangan yang membuat perusahaan limbung bukan kemenangan, melainkan awal kekalahan bersama,” ujarnya.

Adapun prinsip “Ngeluruk tanpo bolo”, lanjutnya, mengingatkan bahwa aksi tetap sah dilakukan, namun harus berbasis data, memiliki target jelas, dan melalui tahapan yang terukur. “Aksi emosional tanpa perhitungan justru bisa melemahkan posisi tawar buruh,” tambahnya.

Ia menggambarkan skenario yang kerap terjadi di lapangan, yakni ketika permintaan global menurun, biaya bahan baku meningkat, dan nilai tukar berfluktuasi. Dalam kondisi tersebut, tuntutan kenaikan upah yang tinggi dan serentak dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja hingga penutupan lini produksi.

“Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur adalah: lebih baik kenaikan tinggi tetapi berisiko PHK massal, atau kenaikan bertahap yang menjaga keberlangsungan kerja?” katanya.

Meski demikian, Agus menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di pihak buruh. Pengusaha juga diminta untuk berbenah, terutama dalam aspek manajemen kerja dan perlakuan terhadap pekerja.

Ia mencontohkan kisah seorang direktur bank yang turun langsung ke cabang dan menerima keluhan keras dari seorang teller terkait beban kerja yang berlebihan. Alih-alih marah, direktur tersebut justru mengakui kesalahan sistem dan segera melakukan perbaikan.

“Ini adalah teladan memanusiakan manusia. Buruh bukan mesin. Pengaturan shift, waktu istirahat, dan beban kerja harus disesuaikan dengan kapasitas manusia,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan sistem kerja sering kali memberikan dampak yang lebih signifikan dibanding sekadar menaikkan upah tanpa perubahan beban kerja.

Lebih lanjut, Agus menawarkan sejumlah langkah sebagai jalan tengah yang rasional, antara lain transparansi bertahap dari perusahaan terkait kinerja, skema kenaikan upah yang adaptif berbasis produktivitas, perbaikan kondisi kerja, dialog berjenjang, serta penguatan literasi ekonomi bagi serikat pekerja.

“Dengan kerangka ini, May Day tidak kehilangan ruh perjuangannya, tetapi justru naik kelas menjadi arsitektur solusi,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh karakter dalam relasi kerja antara buruh dan pengusaha. “Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Jika salah satu retak, maka nilainya hilang,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Agus mengingatkan agar buruh tidak mudah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat. “Kita punya tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Harus ada keseimbangan antara makro kosmos dan mikro kosmos, sebagai hamba Tuhan sekaligus warga negara,” pungkasnya. (H-3)