Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menyampaikan sumbangan Pertamina untuk negara yang mencapai Rp307,2 triliun membuktikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memberikan kontribusi tak sedikit untuk negara dan rakyat Indonesia.
"Semakin besar kontribusi yang diberikan Pertamina, maka semakin besar pula penerimaan negara. Dengan demikian negara dan masyarakat Indonesia mendapat manfaat dari hasil kinerja Pertamina selama ini," ujar Nasyirul melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/5).
Baca juga: Dari Desa Wisata hingga UMKM, Program Pemberdayaan Pertamina Tampil di ASEAN Summit 2023
Legislator yang akrab disapa Gus Falah itu menambahkan kontribusi dari perusahaan pelat merah itu dapat digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan beragam program kerakyatan.
Menurut dia, hal itu menunjukkan, orientasi dari kinerja Pertamina selama ini adalah kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Kontribusi Pertamina itu membuktikan bahwa perusahaan fokus dalam meningkatkan kinerja, termasuk kinerja operasional selama 2022. Produksi minyak dan gas mereka kan kita lihat tumbuh 8% dari 2021," ujarnya menanggapi kinerja Pertamina selama 2022.
Baca juga: Kinerja Positif, Pertamina Raih Laba Bersih Rp56 Triliun di Tahun 2022
Sepanjang 2022, kontribusi PT Pertamina (Persero) terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), minyak mentah dan/atau kondensat bagian negara, dan signature bonus.
Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83% dibandingkan pada 2021. Khusus setoran pajak, Pertamina pada 2022 membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88% dibandingkan pada 2021.
Pada 2022, BUMN energi ini mencatatkan laba bersih US$3,8 miliar atau Rp56,6 triliun meningkat 86% dibandingkan pada 2021.
Hal ini, lanjut anggota DPR Dapil Jatim X itu, karena Pertamina sadar betul, bahwa baik buruknya kinerja mereka berdampak pada pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. (Ant/S-2)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai dengan Mei 2024.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
SKIM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Ekonoim Indef Esther Sri Astuti menilai wacana pembiayaan program makan siang gratis yang diambil dari dana BOS perlu ditinjau ulang
DITJEN Planologi mampu menyumbang 50,1% dari total PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
Dirjen Haiyani mengatakan, ada beberapa alasan ditetapkannya pembayaran melalui PNBP, khususnya mengenai Surat Keterangan Layak K3 dan Jasa Sertifikasi K3
Penerimaan Bea Cukai menjadi yang tertinggi dalam kinerja pendapatan APBN Sumatra Selatan dengan realisasi mencapai 93,9% atau senilai Rp258 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved