Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ratna Juwita meminta PT Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dalam bisnis minyak dan gas untuk mulai berbenah.
Hal tersebut, mengingat terulangnya kembali insiden kebakaran aset Pertamina. Yang terbaru, pada Sabtu (1/4) malam lalu, kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau kembali terbakar.
Pertamina Harus Berbenah
"Seyogyanya dalam hal ini Pertamina harus mulai berbenah karena kita tahu bahwa kilang kita tidak banyak, itu juga statusnya tua, menunggu di-adjust, menunggu di-upgrade menunggu lain-lain yang membutuhkan investasi yang juga besar," ujar Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Baca juga: Diminta Mundur dari Jabatannya, Ahok Serahkan ke Erick
Selama ini, Ratna mengatakan, Komisi VII telah mempercayakan sepenuhnya baik perbaikan hingga audit aset Pertamina, namun hal serupa terus terulang.
Untuk itu, pihaknya berharap insiden yang terjadi di Dumai tersebut merupakan kejadian yang terakhir dialami pertamina. Ia berharap perusahaan yang sudah berskala internasional tersebut dapat berbenah, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Ratna juga mengingatkan Pertamina untuk dapat mulai melakukan inovasi teknologi. Inovasi tersebut diharapkan dapat melibatkan anak bangsa.
Pertamina Diminta Komunikasi dengan BRIN
"Cobalah komunikasi yang intens kepada BRIN misalnya kita libatkan dalam hal ini saya yakin di sana banyak researcher yang bisa menemukan teknologi-teknologi baik yang bisa digunakan sebagai early warning system," imbuhnya.
Baca juga: Pertamina Dinilai Belum Serius Perbaiki Sistem Keamanan dan Keselamatan
Terakhir, Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pertamina untuk terus melakukan update pelaporan kepada Komisi VII terkatit apa saja yang telah dilakukan oleh Pertamina. Sehingga Komisi VII dapat mengetahui apa yang kira-kira harus diperbaiki oleh Pertamina kedepannya.
"Sudah ada early warning system, sudah ada basis pengamanan, sudah ada standarisasi buffer yang sedemikian bagus, kira-kira selain hal-hal tersebut apa lagi nih yang harus dievaluasi. Kan kita nggak mungkin hanya melihat teori tapi prakteknya ngga ada," ucap Ratna.
Baca juga: Ledakan Kilang, DPR: Ada Masalah Sistemik
"Karena beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kami sudah meminta bahwa pertamina dalam hal ini memberikan report ke kita evaluasinya seperti apa lalu tindakannya bagaimana. Tapi seingat saya sepertinya kita belum diberikan report tersebut dari kejadian-kejadian sebelumnya," jelasnya.
Baca juga: Korban Meninggal Kebakaran Depo Plumpang Menjadi 29 Orang
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan. (RO/S-4)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved