Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong potensi generasi muda yang produktif untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Momentum untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor UMKM harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang merupakan bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/4).
Pada 2023 Pemerintah memperkirakan dari total jumlah penduduk mencapai 280 juta di Indonesia, 66,3 juta di antaranya didominasi pemuda/pemudi usia 15-30 tahun.
Baca juga : Media Indonesia Gandeng Kemenkop UKM dalam Festival Ramadan 1444 H
Sementara itu, pada 2024 Pemerintah menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor UMKM yang berpotensi melibatkan generasi muda di era digitalisasi ini.
Hingga akhir 2022, unit UMKM yang sudah terdigitalisasi atau on boarding di platform e-commerce tercatat sekitar 20 juta dari target sebesar 30 juta UMKM sampai awal 2024.
Menurut Lestari, sejumlah upaya inovasi, adaptasi dan kolaborasi harus dilakukan agar sektor UMKM dapat survive, tumbuh dan berkembang untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kelompok generasi muda, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, merupakan lapisan masyarakat yang potensial untuk dilibatkan dalam berbagai upaya adaptasi dan inovasi di sejumlah sektor termasuk pada sektor UMKM.
Apalagi, tegas Rerie, generasi muda sejak lahir sudah hidup di atmosfer digital yang sangat mewarnai perjalanan keseharian saat ini.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat berharap pengenalan sejak dini terkait kewirausahaan kepada para peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan baik formal mau pun informal, harus dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat kolaborasi dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang berkelanjutan di Tanah Air.
Sehingga, tegas Rerie, dibutuhkan konsistensi dukungan dan upaya yang terukur dari Pemerintah dalam mencetak para enterpreneur muda yang kelak mampu menciptakan lapangan kerja di masa datang, melalui UMKM yang mereka kelola. (RO/Z-4)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved