Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH kalangan menilai pemberian bantuan harga kendaraan listrik kepada konsumen merupakan strategi holistik yang mampu mengurai tantangan untuk menjaga lingkungan lebih bersih.
Bantuan pemberian potongan harga kendaraan listrik disampaikan langsung oleh kementerian terkait dalam jumpa pers, Senin (6/3), yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dengan terbitnya kebijakan yang berlaku efektif pada 20 Maret 2023 itu, pemerintah dan PT PLN (Persero) telah mengakselerasi rencana pemaksimalan energi listrik.
“Kebijakan tersebut mampu mengurai tingginya harga kendaraan. Selain itu, pemerintah dan PLN sudah mengambil strategi holistik yang tepat terhadap pemanfaatan energi,” kata dia, dalam keterangannya, Senin (6/3).
Kendati demikian, Tulus meminta pemerintah untuk menjamin kualitas produk hilir berupa sepeda motor listrik beserta baterainya. “Ini untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kendaraan tersebut juga harus mudah mengganti baterai,” kata Tulus.
Tulus menambahkan PLN mampu menangkap peluang dari kebijakan tersebut. “Saya pikir untuk energi listrik yang dikelola PLN masih sangat cukup, bahkan surplus jadi justru sangat aman,” kata Tulus.
Baca juga: Sah! Pemerintah akan Berikan Subsidi untuk Kendaraan Listrik, Motor Listrik Dapat 7 Juta
Senada dengan Tulus, bahkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan langkah tersebut memberikan staging yang tepat untuk kebijakan penurunan emisi karbon di Tanah Air. “Subsidi diberikan kepada transportasi publik, lalu ke kendaraan bermotor,” katanya.
Langkah tersebut, paparnya, juga berpotensi menyerap listrik PLN yang surplus. “Tahun lalu, kita surplus 7 GW,” kata Agus yang kini juga menjabat Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Agus sebagai lulusan George Washington University AS mengimbau juga agar pemerintah terus mengevaluasi kebijakan bantuan harga kendaraan listrik kepada konsumen tersebut. “Evaluasi perlu agar kebijakan itu tidak menambah kemacetan.” (RO/S-2)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved