Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai bahwa harga bahan bakar minyak nonsubsidi atau non Public Service Obligation yang fluktuatif akan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat konsumen BBM nonsubsidi, relevan dengan
harga minyak mentah dunia.
Apalagi BBM non Public Service Obligation (PSO) adalah BBM berkualitas, dengan nilai RON (research octane number) yang lebih tinggi ketimbang BBM subsidi. BBM dengan RON yang tinggi sebenarnya lebih menguntungkan konsumen karena kandungan kalorinya lebih tinggi.
"Dan tentu lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dari pada BBM bersubsidi," ungkap Tulus dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, rencana pemerintah untuk memastikan PT Pertamina (Persero) bisa memberlakukan penetapan harga BBM nonsubsidi secara fluktuatif dinilai wajar dan sesuai dengan regulasi sehingga tidak ada halangan untuk tidak diberlakukan. Penjualan BBM nonsubsidi atau non PSO adalah domain badan usaha, baik operator swasta atau pun Pertamina, untuk meninjau harga.
"Saya kira ini relevan dengan spirit UU tentang BUMN ya, apalagi jika harga BBM non PSO tersebut masih di bawah biaya pokok," ujar
Tulus Abadi.
Tulus mengatakan pemerintah telah menetapkan BBM penugasan atau BBM PSO, seperti Pertalite dan Solar. Jenis BBM PSO ini lah yang harganya diintervensi oleh pemerintah selaku regulator. "Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat konsumen. Untuk menopang kebijakan ini, pemerintah rela menggelontorkan subsidi BBM," katanya.
Dia menegaskan, dalam penetapan harga secara fluktuatif itu Pertamina mampu menjamin pasokan dan kualitasnya untuk kepentingan dan hak-hak konsumen. "Lagi pula pengguna BBM non PSO kan tipe konsumen yang daya belinya lebih baik dari pada pengguna BBM PSO," jelas dia.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah meyakini masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui informasi mengenai perbedaan jenis BBM dan harganya. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya bakal ditangani dengan sigap.
"BBM nonsubsidi sama dengan barang lain yang naik turun, nggak ada masalah. Yang penting jangan ada yang ngomporin saja.
Menjadikannya isu politik untuk menyerang pemerintah. Selama BBM subsidi tidak dinaikkan nggak masalah," tegas Piter. (Ant/E-1)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved