Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai bahwa harga bahan bakar minyak nonsubsidi atau non Public Service Obligation yang fluktuatif akan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat konsumen BBM nonsubsidi, relevan dengan
harga minyak mentah dunia.
Apalagi BBM non Public Service Obligation (PSO) adalah BBM berkualitas, dengan nilai RON (research octane number) yang lebih tinggi ketimbang BBM subsidi. BBM dengan RON yang tinggi sebenarnya lebih menguntungkan konsumen karena kandungan kalorinya lebih tinggi.
"Dan tentu lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dari pada BBM bersubsidi," ungkap Tulus dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, rencana pemerintah untuk memastikan PT Pertamina (Persero) bisa memberlakukan penetapan harga BBM nonsubsidi secara fluktuatif dinilai wajar dan sesuai dengan regulasi sehingga tidak ada halangan untuk tidak diberlakukan. Penjualan BBM nonsubsidi atau non PSO adalah domain badan usaha, baik operator swasta atau pun Pertamina, untuk meninjau harga.
"Saya kira ini relevan dengan spirit UU tentang BUMN ya, apalagi jika harga BBM non PSO tersebut masih di bawah biaya pokok," ujar
Tulus Abadi.
Tulus mengatakan pemerintah telah menetapkan BBM penugasan atau BBM PSO, seperti Pertalite dan Solar. Jenis BBM PSO ini lah yang harganya diintervensi oleh pemerintah selaku regulator. "Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat konsumen. Untuk menopang kebijakan ini, pemerintah rela menggelontorkan subsidi BBM," katanya.
Dia menegaskan, dalam penetapan harga secara fluktuatif itu Pertamina mampu menjamin pasokan dan kualitasnya untuk kepentingan dan hak-hak konsumen. "Lagi pula pengguna BBM non PSO kan tipe konsumen yang daya belinya lebih baik dari pada pengguna BBM PSO," jelas dia.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah meyakini masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui informasi mengenai perbedaan jenis BBM dan harganya. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya bakal ditangani dengan sigap.
"BBM nonsubsidi sama dengan barang lain yang naik turun, nggak ada masalah. Yang penting jangan ada yang ngomporin saja.
Menjadikannya isu politik untuk menyerang pemerintah. Selama BBM subsidi tidak dinaikkan nggak masalah," tegas Piter. (Ant/E-1)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved