Melalui Nusantaranomics Indonesia Diharapkan Maju berkat Kearifan Lokal

PERKEMBANGAN ekonomi di Indonesia dilakukan oleh banyak etnis dengan melandaskannya pada sikap kekeluargaan, solidaritas sosial dan kearifan lokal maupun agama. Konsep itu dipopulerkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Dr. Didin S. Damanhuri dengan sebutan Nusantaranomics.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Simposium dan Loka Karya Nasional Nusantaranomics di Jakarta, Senin (27/2).

Ketua Panitia acara yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Eka Sastra menjelaskan, simposium ini merupakan Kerjasama berbagai lembaga yakni IPB, KADIN, LKEN, Kemendagri dan APKASI.

Ia mengharapkan Nusantaranomics dapat menjadi sumber rujukan bagi kepala daerah di Indonesia untuk memajukan masyarakatnya.

"Terima kasih kepada Kemendagri, Kemenkop UMKM, Kementerian BUMN atas kerja samanya. Semoga melalui simposium ini masyarakat zemakin sejahtera. Bangsa ini bisa besar kalau kita mengelola berdasarkan karakteristik dan keunikan masing masing daerah itulah yang disebut dengan nusantaranomics sebab setiap daerah punya potensi dan sumber daya potensial masing-masing," ujar Eka yang juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Investasi lewat keterangan yang diterima, Selasa (28/2)

Nusantaranomics, merupakan model pendekatan ekonomi politik ala Indonesia yang memiliki kemiripan karakteristik dengan konsep ekonomi solidaritas (The Solidarity Economy).

Konsep ini ditandai dengan lahirnya kewirausahaan genuine khas masyarakat Nusantara.

“Nusantaranomcs bisa menjadi basis pertumbuhan lokal, menjadi sumbangan Indonesia untuk kancah global, karena saat ini kita masih dipaksa untuk mengadopsi model-model pemikiran dari barat. Namun, di saat yang sama kita juga makin merasakan bahwa pemikiran yang berbasis reailtas masyarakat yang memiliki perbedaan sejarah ini kompabilitasnya relatif kurang pas dengan apa yang terjadi di Indonesia,” jelas Rektor IPB University, Prof. Arif Satria dalam pembukaan Simposium dan Lokakarya Nasional ini.

Pada acara yang dihadiri ratusan peserta, terdiri dari kepala daerah, akademisi hingga mahasiswa itu, Arif Satria menyebut, gagasan Nusantaranomics oleh Prof Didin S. Damanhuri dapat menjadi sumber pencerah bagi pemikir-pemikir ekonomi di Indonesia.

“Hari ini kita haus pemikiran baru, pemikiran alteratif yang menyempal dari mainstream yang ada. Agar kita tidak terjebak satu sumber pemikiran karena itu saya yakin dengan adanya gagasan ini akan semakin menyemarakkan, menginspirasi pemikir-pemikir di Indonesia untuk yakin kita memiliki model kepercayaan sendiri. Tidak lagi terjebak mengagungkan pemikiran-pemikiran barat karena sejatinya orang barat juga tidak tahu apa yang ada di Indonesia,” papar Arif.

Sementara itu Didin S. Damanhuri menjelaskan, Nusantaranomics ditandai dengan lahirnya kewirausahaan khas masyarakat Nusantara. Wirausaha sosial yang menekankan pada dimensi aktivitas kewirausahaan berbasiskan kebiasaan etnik (ethnic based entrepreneurial activities).

“Kelompok etnik berasal dari berbagai daerah yang bermigrasi ke kota-kota besar. Mereka kemudian membawa dan mengembangkan ciri khas aktivitas ekonominya. Dengan begitu, mereka dianggap sebagai bagian dari aktivitas ekonomi etnik tersebut,” jelas Didin yang juga merupakan pendiri lembaga riset ekonomi INDEF ini.

Didin mencontohkan seperti etnik Minangkabau dengan warung Padangnya, etnik Jawa dengan warung Tegalnya, bisnis besi tua orang Madura dan batik dari Jawa Tengah, Solo hingga Yogyakarta.

“Ketika pemikiran ekonomi diletakkan dalam konteks sosial budaya saat ini. Hal itu mendesakkan adanya kebutuhan untuk membumikan ekonomi dalam konteks Indonesia. Nusantaranomics menjadi jawaban karena dibangun berdasarkan konteks sosial budaya yang telah ada," pungkasnya.

Ekonom senior itu juga menyebut ketiga ciri konsep Nusantaranomics mulai terimplementasikan di daerah-daerah.

Ketiga ciri itu adalah pertama, tidak ada pertentangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Kedua, tidak ada pertentangan soal materialisme dan spiritualisme di mana nilai tradisi agama harus sejalan dengan capaian ekonomi; dan ketiga, kepedulian terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian ekologis. (Ant/OL-8)