Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTAKomisi VI DPR Nusron Wahid merasa aneh terhadap beberapa pihak yang menolak initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Padahal, dengan menjadi perusahaan terbuka, PGE akan memiliki tata kelola lebih baik. Termasuk di antaranya, PGE akan menjadi lebih transparan sehingga publik bisa mengawasi.
“Kalau tata kelola lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, tentu kinerja akan meningkat dan lebih efisien. Tetapi nyatanya ada beberapa pihak yang justru ketakutan jika PGE lebih transparan dan lebih efisien. Aneh kan? Punya kepentingan apa mereka?” tegas Nusron kepada media pada Kamis (16/2)..
Bagi Nusron memang aneh. Sebab, dengan menjadi perusahaan terbuka, sebenarnya bisa mencegah penyalahgunaan. Karena dengan laporan keuangan yang terbuka tersebut, publik bisa membaca dan menganalisis. Dengan demikian, jika terdapat indikasi kecurangan atau penyelewengan, tentu dengan mudah ditemukan.
“Nah, sekarang ada segelintir orang yang tidak ingin IPO PGE dan tidak ingin adanya keterbukaan. Orang-orang seperti ini kan patut dicurigai,” kata dia.
Tidak hanya itu. Isu privatisasi yang diembuskan, juga sangat tidak masuk akal. Apalagi, membandingkan dengan Indosat.
Baca juga: Legislator: Diduga, Ada yang Kehendaki PGE Tidak Transparan
“Perbandingan itu kan tidak relevan, gak aple to aple. Indosat berganti kepemilikan karena jumlah saham yang dilepas lebih dari 50 persen. Sedangkan PGE, sangat sedikit, hanya 25%. Apanya yang ganti kepemilikan? Janganlah membodohi publik,” jelas Nusron.
Dalam konteks inilah Nusron meminta masyarakat tetap tenang. Tidak terpengaruh isu menyesatkan tersebut. Terlebih, jelasnya, Komisi VI DPR akan terus mengawasi IPO PGE. Termasuk di antaranya, mengenai jumlah saham yang dilepas kepada publik.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VI, tidak ada proses pergantian kepemilikan kepada pihak swasta atau asing,” tegasnya.
Sebaliknya, melalui IPO maka kinerja PGE akan lebih meningkat. Jangan lupa, jelas dia, PGE membutuhkan dana tidak sedikit untuk ekspansi dan investasi. Karena seperti diketahui, investasi panas bumi membutuhkan dana yang sangat besar.
“IPO ini mekanisme yang lazim. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Dan banyak perusahaan semakin berkembang setelah menjadi perusahaan terbuka. Penyebab itu tadi, karena mereka harus lebih transparan,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved