Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan solusi Bulog apabila tetap melakukan impor beras.
Indef menilai impor beras hanya akan membuat harga di tingkat petani rendah karena Januari mendatang sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki panen raya besar.
"Januari sudah mulai panen raya walaupun tidak seluruh tempat. Dan apabila impor dilakukan maka harga padi di tingkat petani akan jatuh. Dan Ini yang saya khawatir justru petani banyak dirugikan karena harga akan jatuh," ujar Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef dalam program Zona Bisnis, Senin, 28 November 2022.
Menurut Tauhid, Rata-rata serapan Bulog selama ini terbulang rendah. Pada Januari misalnya hanya mampu diserap 8000 dan paling tinggi terjadi di bulan April dengan serapan 200 ribu lalu terus turun jadi 138 pada bulan Juni dan di bulan November hanya sekitar 93 ribu.
"Kalau saya lihat memang masalahnya pada saat panen raya kemarin di bulan April-Mei sampai Juni itu pengadaannya tidak maksimal sehingga jumlahnya tidak memenuhi yang diisyaratkan 1 juta. Harusnya Bulog bisa menyerap lebih banyak tapi realisasinya jauh lebih sedikit," katanya.
Baca juga: DPR, Kementan, dan Bulog Gelar Sidak ke Pasar di Purwakarta
Tauhid mengatakan, apabila melihat data yang ada, realisasi ketahanan pangan dari sisi masyarakat relatif baik.
Misalnya, beras di masyarakat itu masih ada sekitar 3,3 juta, di mana beras di masyarakat 1,48, di penggilinhan 800 ribu, di pedagang 600 ribu, di horeka 300 ribu dan di pasar induk cipinang sekitar 40 ribu.
"Jadi menurut saya masih relatif aman. Tetapi kalau Bulog mengadakan cadangan (impor) menurut saya bukan karena kepada 1 juta karena kurangpun masih maksimal. Jadi tidak perlu melakukan impor karena kuota kita masih ada," katanya.
Sementara saat ditanya terkait beda data anatara Bapanas, Bulog dan Kementan, Tauhid hanya mengatakan perlunya komunikasi yang baik antar instansi pemerintah ini. Dia yakin, data yang ada selama ini adalah data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Memang harus ngopi bareng karena data yang ada ini sebenarnya data tunggal. Komunikasi perlu ditingkatkan karena ada hal yang jauh lebih penting yaitu menjaga inflasi," jelasnya. (RO/OL-09)
Reforminer Institute memperingatkan risiko defisit APBN 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia dan meminta pemerintah tidak bebankan krisis pada Pertamina.
Prabowo juga menegaskan pemerintah memiliki berbagai data dan laporan intelijen terkait berbagai pihak yang mencoba mempengaruhi opini publik.
Untuk mengakomodasi masyarakat agar tak menjadi penambang ilegal, kata dia, bisa diperlakukan sitem kemitraan.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Penyerahan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian di Desa Alue Awe, Lhokseumawe, Aceh.
PEMPROV Bengkulu, akan menargetkan potensi peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10 ribu ton per tahun dari total luasan lahan program cetak sawah pada 2026.
Pemprov Jateng siapkan mitigasi kekeringan dengan 123 juta liter air bersih dan optimalisasi 1.137 embung untuk amankan kebutuhan warga serta lahan pertanian.
Ancaman kekeringan akibat fenomena iklim global mulai terasa di Aceh, mendorong kalangan akademisi mengingatkan pentingnya strategi adaptasi bagi sektor pertanian.
Guru Besar IPB Prof Hermanu Triwidodo tawarkan solusi preemtif murah hadapi ledakan hama penggerek batang & wereng saat Godzilla El Nino 2026.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti lambatnya penanganan sawah terdampak bencana Sumatra saat meninjau langsung lokasi Kabupaten Padang Pariaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved