Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUM Perhutani bersinergi dengan PT Perkebunan Nusantara III Holding untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan 700.000 ha di Jawa dan luar Jawa guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Sesuai update dari Wakil Menteri, bahwa dari 700.000 [ha] lahan yang akan dikelola, 300.000 diantaranya diusahakan akan berada di Jawa. Kita akan all out menyediakan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Perhutani akan siapkan,” tegas Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro.
Pernyataan Wahyu disampaikan usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama operasi pemanfaatan kawasan hutan di Ruang Rapat Palm Oil, Gedung Agro Plaza Lantai 15 PTPN III Holding pada Senin (21/11).
Baca juga : Perhutani Gandeng ID Food Budidayakan Tanaman Tebu
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro bersama Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Holding Muhammad Abdul Ghani serta disaksikan Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rachman Ferry Isfianto.
Turut hadir dalam acara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani Endung Trihartaka beserta jajaran, Direktur Operasi Perhutani Natalas Anis Harjanto beserta jajaran, serta Direktur PT Sinergi Gula Nusantara beserta jajarannya.
Wahyu Kuncoro juga menyampaikan bahwa Perhutani siap mendukung sinergitas ini dengan menyediakan lahan yang sesuai dengan peruntukkannya.
Baca juga : Cegah Korupsi dan Tingkatkan GCG, Perhutani Gandeng The Basel Institute-Swis
Sementara itu, Rachman Ferry Isfianto menyampaikan bahwa dengan adanya sinergitas ini diharapkan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara III bisa saling menguntungkan.
“Hari ini saya sangat senang, karena di kluster kita, kita bisa melakukan sinergi yang diharapkan bisa saling menguntungkan untuk keduanya dan bisa mendapatkan bahan baku tebu sesuai kebutuhannya. Kita harus Make money, make more money dan much money,” jelas Rachman Fery.
Sedangkan Muhammad Abdul Ghani menyambut baik kerjasama ini dan menyampaikan bahwa dari PT Perkebunan Nusantara III akan menambah lahan untuk dimanfaatkan.
“Saya senang akhirnya arahan dari Wakil Menteri bisa kita laksanakan, dan PTPN akan menambah 500 ha lahan untuk dimanfaatkan,” jelasnya. (RO/OL-09)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Upaya tersangka kasus pengangkutan kayu hutan ilegal berinisial MN untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kandas di pengadilan.
Sinergi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dinilai kian penting dalam menjawab tantangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.
Pemerintah daerah dan pelaku usaha kehutanan memperkuat kolaborasi untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah Jepang bahkan berencana menyelenggarakan upacara penyambutan khusus saat komodo tiba di Jepang.
Menhut Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Suzuki Norikazu. Ia mendorong investasi karbon dan pengelolaan mangrove
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved