Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan, mesin kendaraan di Indonesia saat ini banyak yang tidak cocok dengan bahan bakar bersubsidi. Penggunaan bahan bakar bersubsidi justru bisa menimbulkan kerugian dalam jangka panjang.
"Masyarakat sering salah kaprah dengan membeli bahan bakar minyak (BBM) yang lebih murah, tapi penghematannya tidak signifikan. Sementara dampak negatifnya justru bisa lebih besar. Jadi, masyarakat sebenarnya merugi, karena harus mengeluarkan biaya maintenance yang lebih tinggi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya.
Namun, lanjut Tulus, sudah ada kesadaran di kalangan generasi muda bahwa BBM bersubsidi akan merusak mesin, sehingga mereka lebih memilih menggunakan BBM yang lebih bagus, seperti Pertamax.
Di sisi lain, Tulus melihat, penerapan BBM bersubsidi menimbulkan ketidakadilan secara ekonomi dan ekologis, Merujuk Undang-undang 30 Tahun 2017 tentang Energi, maka subsidi energi peruntukannya adalah untuk masyarakat tidak mampu.
Jadi, jika BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor, maka ini bentuk ketidakadilan dari sisi ekonomi. Dari sisi ekologis, BBM bersubsidi adalah bentuk ketidakadilan ekologis, sebab yang berhak atas subsidi energi adalah energi baru terbarukan, bukan energi fosil seperti BBM, apalagi BBM dengan kadar oktan yang rendah," katanya.
Baca juga : Subsidi BBM Rp522 Triliun Dilaporkan tidak Tepat Sasaran
Tulus berharap agar pemerintah mengembangkan transportasi umum yang baik, nyaman, murah, sehingga ketika terjadi migrasi dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal akan menekan tingkat polusi di kota kota besar, khususnya Jakarta.
Ia juga mendorong adanya kebijakan berupa insentif dan disinsentif bagi warga. Sebagai contoh, bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka bisa dikenakan tarif parkir progresif dan lebih mahal.
"Hal ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta. Daerah lain bisa menerapkan hal yang sama," katanya.
Di samping itu, Tulus menilai upaya pemerintah untuk mempromosikan kendaraan listrik, belum cukup efektif untuk mengurangi polusi di Jakarta, tersebab jumlahnya masih lebih sedikit dibanding jumlah kendaraan bermotor yang berbasis bensin.
Oleh karena itu, yang mendesak untuk mengurangi polusi di Jakarta adalah migrasi ke angkutan umum, dan mengganti /menggunakan bahan bakar yang berkualitas baik dan ramah lingkungan. (RO/OL-7)
Pemerintah harus menelusuri rantai pasok makanan tersebut agar kualitas hidup masyarakat tidak makin terancam. Terlebih camilan tersebut diketahui banyak beredar di kalangan anak-anak.
Aturan anyar BPOM tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
Survei YLKI menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami makna label hemat energi pada produk AC.
YLKI mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunda penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga kemungkinan tahun 2025.
Platform aduansalahsusu.id. merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait konsumsi dan promosi kental manis.
YLKI mencatat dalam pelaporan komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjol mendominasi dengan persentase 50% di sepanjang 2023.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved