Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Media Askar, menyebut partai polisi (parpol) koalisi pemerintah memilih memunggungi suara rakyat terkait naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
“Mayoritas partai politik pendukung pemerintah yang saat ini menguasai senayan memilih memunggungi suara masyarakat, dan cenderung memulih jalur aman, yaitu diam,” tegas Askar kepada Media Indonesia, Minggu (4/9).
Baca juga: Kemendag: Stok Pangan Tersedia Sampai Akhir Tahun
“Terkait sikap partai, kita hari ini kehilangan diskursus publik yang berkualitas yang seharusnya lahir dari konstelasi politik antara eksekutif dan legislative,” tambahnya.
Bahkan jauh sebelum kenaikan BBM ini, kata Askar, jarang terdengar kritikan parpol terkait tata kelola pemerintah yang sekarang.
“Mengapa banyak anggaran yang terbuang akibat projek infrastruktur yang mangkrak dan tidak profitable, belum lagi soal kegagalan mengatasi penghindaran pajak dan perusahaan BUMN yang sudah rugi bertahun tahun tapi masih tetap disuntik triliunan rupiah,” ujarnya.
Kenaikan BBM di Indonesia, lanjut Askar, merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah mencari alternatif pembiayaan dan menutupi defisit APBN selama beberapa tahun terakhir.
“Public spending kita gak berkualitas, opsi BBM menjadi jalan pintas yang terpaksa harus diambil,” terang Askar.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya tidak menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM
Bahkan, Hasto mengklaim PDIP pro terhadap rakyat kecil, namun di sisi lain pemerintah pun tengah menghadapi kesulitan.
"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. (OL-6)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved