Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk mendorong pemerintah dalam hal mencabut atau mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus melakukan hitung-hitungan yang akurat mengenai subsidi BBM.
Menurutnya, perhitungan tersebut harus dimulai dari harga pokok bensin dan juga harus diperjelas dengan perhitungan yang digunakan, misalnya menggunakan hitungan actual cost atau market/opportunity cost.
"Ini harus ada perhitungan yang akurat dan jelas, karena masih banyak masyarakat yang menilai harga pokok BBM belum pernah diurai dan ditampilkan dengan jelas," kata Hendrawan Supratikno saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (27/8).
Hendrawan melanjutkan, nantinya saat harga BBM naik, keuangan negara akan mengalami surplus bahkan dapat disebut cash rich. Namun, saat ini keuangan negara terus berkurang karena sebagian uang tersebut dipergunakan untuk subsidi.
Baca juga: Hingga Kini DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Oleh sebab itu, Hendrawan menyarankan agar pemerintah melakukan transparansi keuangan, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran agar masyarakat luas bisa paham.
"Mekanisme kantung kanan (pemasukan) dan kantung kiri (pengeluaran) antara pemerintah dan Pertamina harus dibuat transparan, agar masyarakat luas dan para pengamat atau peneliti energi paham," ujarnya.
Selain itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah harus prioritaskan pembatasan BBM subsidi tanpa menaikkan harga BBM subsidi dengan menetapkan BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Lalu menertibkan penggunaan solar yang dilakukan oleh industri.
"Kalau kedua itu berhasil, maka dapat diselamatkan 60 persen dana BBM subsidi Pertalite dan 80 persen solar," ujar Fahmy.
Fahmy berharap agar kedepannya disparitas harga Pertalite dan Pertamax dapat terjaga pada Rp1.500 dan juga harus selalu melakukan evaluasi untuk penyesuaian.
"Kedepannya, disparitas harga pertalite dan pertamax harus dijaga pada kisaran Rp1.500 dan hal ini juga perlu dilakukan evaluasi harga setiap 3 bulan untuk melakukan penyesuaian," pungkasnya. (Fik/OL-09)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved