Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TARGET penerimaan perpajakan negara yang dituangkan dalam RAPBN 2023 disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah mematok pemasukan dari sektor perpajakan hingga Rp2.016,9 triliun pada tahun depan.
"Ini pertama kali dalam histori Indonesia, penerimaan perpajakan menembus angka Rp2.000 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/8).
Meski target itu merupakan rekor secara nominal, namun bila dilihat secara persentase, target penerimaan perpajakan 2023 hanya naik 4,8% dari proyeksi penerimaan perpajakan 2022, yakni Rp1.924,9 triliun.
Penaikan target dikatakannya merupakan keputusan paling moderat yang diambil pemerintah. Sebab, penerimaan perpajakan tahun ini terlampau tinggi akibat faktor eksternal. Seperti, kenaikan harga komoditas dan faktor internal, misalnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Baca juga: Airlangga Yakin RI Terhindar dari Hiperinflasi Hingga Tahun Depan
Adapun pemerintah menyadari bahwa dua aspek penggenjot penerimaan perpajakan tidak lagi bisa dirasakan pada tahun depan. Sebab, pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2023 ditargetkan serealistis mungkin.
Efek kenaikan harga komoditas, misalnya, telah memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp117,8 triliun di 2021. Kontribusinya bahkan diperkirakan naik menjadi Rp279,8 triliun pada tahun ini.
Sedangkan pada tahun depan, penerimaan pajak dari komoditas diperkirakan hanya Rp211 trilun. Dari sisi kepabeanan dan cukai, komoditas juga dinilai berperan penting dan terlihat dari porsi bea keluar.
Lalu pada 2021 misalnya, kontribusi komoditas dari pungutan bea keluar terhadap penerimaan bea dan cukai mencapai Rp34,6 triliun. Peranannya bertambah besar pada tahun ini dengan prediksi mencapai Rp48,9 triliun.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Gelontorkan Rp811,7 Triliun untuk Transfer Daerah
Adapun pada 2023, pemerintah memperkirakan kontribusi komoditas melalui pungutan bea keluar terhadap total penerimaan bea dan cukai hanya Rp9 triliun. "Ini turun hampir 4,7% pada total penerimaan bea dan cukai. Makanya level dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Namun, dirinya menegaskan bahwa Indonesia enggan didikte oleh dampak ketidakpastian global. Pemerintah bakal berupaya mengelola APBN sebaik mungkin, agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
"Gejolak harga memengaruhi postur APBN. Namun, kita tidak boleh membiarkan gejolak ini mendikte dan memengaruhi banyak program pemerintah," tandas Bendahara Negara.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
USULAN untuk menekan defisit anggaran di tahun depan dinilai sulit dilakukan. Itu karena penerimaan negara dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi yang menantang.
BEA Cukai Batam kembali menunjukkan ketegasannya dalam menindak penyelundupan rokok ilegal. Pada Jumat (03/5), sebuah kapal cepat (high speed craft) yang membawa 184 ribu batang rokok
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai dengan Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved