Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada tahun ini akan diturunkan menjadi 4,5% atau Rp840,2 triliun dari target sebelumnya 4,85% atau Rp868 triliun terhadap PDB (produk domestik bruto).
Penurunan defisit tersebut akan berasal dari outlook pendapatan negara tahun 2022 yang lebih tinggi atau mencapai Rp420,1 triliun dari target yang telah ditetapkan.
Namun tak seluruh kelebihan pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran lantaran akan dibagikan ke beberapa pos lainnya seperti subsidi, perlindungan sosial, dan belanja pendidikan.
Baca juga: Bank Indonesia Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sektor Riil
"Alokasi kelebihan pendapatan negara untuk menurunkan defisit itu sedikit sekali, hanya Rp27,8 triliun. Kalau kami mau ambisius fiskalnya bisa saja, tetapi untuk yang lain akan berkurang," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).
Lebih lanjut, kelebihan pendapatan negara ini juga nantinya akan digunakan untuk subsidi BBM, anggaran bantuan sosial, anggaran pendidikan, dan bagi hasil ke daerah.
"Untuk melindungi rakyat, melindungi ekonomi dan melindungi APBN, kelebihan pendapatan negara ini harus dibagi," pungkas Sri Mulyani. (OL-4)
Dengan pemotongan dan penghematan di sana sini, katanya, pemerintah memastikan defisit APBN bisa dijaga di sekitar 2,9%.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
KENAIKAN harga minyak dunia dinilai berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved