Work From Home Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM, Namun belum Cukup Jaga Defisit

KEBIJAKAN work from home (WFH) dinilai memiliki dampak nyata dalam menekan konsumsi energi dan beban fiskal, meski belum cukup kuat untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah batas aman tahun ini.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi memberikan efisiensi signifikan terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“WFH satu hari bisa memangkas konsumsi BBM hingga 10 persen, menghemat impor hingga Rp100 triliun per tahun, serta menekan beban subsidi BBM hingga Rp15 triliun per tahun,” ucap dia saat dihubungi, Kamis (26/3).

Baca juga : Kebijakan Work From Home, Pemkab Cirebon masih Tunggu Aturan Pemerintah Pusat

Meski demikian, ia menilai dampak tersebut belum cukup untuk memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, implementasi WFH juga harus dirancang secara selektif agar tidak mengganggu sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja, seperti industri manufaktur, sektor makanan dan minuman, serta ritel.

“WFH tidak boleh mengganggu sektor yang memerlukan kehadiran fisik karyawan. Ini harus diakomodasi dalam kebijakan agar tidak menimbulkan disrupsi pada aktivitas ekonomi riil,” jelasnya.

Baca juga : Pemkab Majalengka akan Terapkan Work From Home Bulan Depan

Selain kebijakan WFH, ia menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar. Ia menilai langkah efisiensi yang saat ini dilakukan masih belum cukup signifikan untuk memperkuat ruang fiskal.

Wijayanto mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai masih memiliki ruang efisiensi lebih besar.

“Efisiensi Rp40 triliun dari MBG seperti yang diumumkan belum memadai. Perlu langkah yang lebih drastis, misalnya efisiensi hingga 30–40 persen dari total biaya program,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa upaya efisiensi yang lebih agresif, tekanan terhadap defisit anggaran berpotensi meningkat dan melampaui batas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jika tidak, maka defisit berpotensi tetap menembus 3 persen PDB,” pungkasnya. (H-2)