Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah menyoroti kesigapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani banjir.
Dalam evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2021, ia berharap adanya keseriusan dengan optimalisasi penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan.
Baca juga: 3 dari 6 Tersangka Pemukul Ade Armando Telah Diamankan
Ida mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus bergerak cepat dengan diberikannya kembali perpanjangan waktu oleh pemerintah pusat hingga Juni 202 dalam penggunaan dana PEN. Sebelumnya tenggat penggunaan dana PEN sekitar Rp1,1 triliun untuk penanganan banjir telah berakhir di Maret 2022.
Ida menjelaskan, hingga tenggat waktu pertama penggunaan dana PEN, Dinas SDA hanya berhasil menyerap Rp764,5 miliar. Anggaran masih tersisa sebesar Rp371 miliar.
“Bulan lalu masih tersisa anggaran Rp371 miliar. Padahal sudah ada toleransi dari pusat yang awalnya diperpanjang sampai Maret, sekarang diperpanjang sampai Juni. Mudah-mudahan cepat direalisasikan. Jangan sampai tak selesai lagi,” kata Ida, melalui keterangannya, Rabu (13/4).
Ida menyarankan Dinas SDA menggandeng sejumlah pihak untuk membantu proses pembebasan lahan, mulai dari Dinas Perumahan dan Badan Pertanahan Nasional DKI, sampai ke tingkat Kejaksaan agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari.
“Kendalanya ada nego harga yang belum selesai. Harapan kami ada komunikasi yang baik. Atau kalau kendalanya harga kita kan bisa duduk bareng. Atau ada kompensasi mereka ditempatkan di Rumah Susun. Kalau ada surat yang bermasalah konsinyasi dititipkan di pengadilan,” ungkap Ida.
Di lain sisi, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan sisa dana PEN Rp371 miliar telah digunakan untuk pembebasan lahan di Cawang dan Rawajati sebesar Rp105 miliar. Sementara sisanya akan dikebut hingga Juni 2022.
“Per saat ini sampai April baru Rp105 miliar. Jadi masih sisa sekitar Rp270 miliar. Kami lagi berproses, dana masih bisa dipakai. Kita akan membuat timeline yang baru, mudah-mudahan bisa memanfaatkan dana tersebut optimal,” tandasnya. (OL-6)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved