Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi jumlah impor minyak dan gas (migas) yang dinilai masih sangat ketergantungan dari negara lain. Kepala Negara mendorong perusahaan pelat merah itu menyiapkan strategi agar penggunaan mobil listrik dan juga kompor listrik lebih masif.
Ini diutarakan dalam arahan Jokowi ke komisaris dan direksi PT Pertamina dan PT PLN, yang dihadiri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama (Komut) Pertamina bersama jajaran lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11).
"Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN over supply (kelebihan pasokan). Artinya supply dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina bisa turun," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Jokowi berpendapat, impor minyak yang selama ini dilakukan Pertamina ternyata memengaruhi nilai tukar atau kurs rupiah. Pasalnya, Pertamina membutuhkan dolar Amerika Serikat dengan jumlah yang besar untuk membeli minyak.
"Itu memengaruhi currency kita. Setiap bulan Pertamina harus beli dolar dipasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu kita mendorong namanya mobil listrik dan kompor listrik," terangnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berkeyakinan jika Pertamina berhasil mengurangi impor minyak dan gas, dapat berdampak pada neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran nasional.
"Tujuan besarnya negara memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran. Kita sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa diselesaikan, karena problem kita impor minyak terlalu besar sekali," sebutnya.
Saat diminta konfirmasi, Komut Pertamina Ahok enggan berkomentar lebih dalam. Dia menyebut, soal ketentuan impor minyak secara teknis berada di tangan direksi perusahaan pelat merah itu.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan, nilai impor migas Agustus 2021 senilai US$2,05 miliar. Jumlah ini naik 14,74% (mtm) dibandingkan Juli 2021 dan naik 115,75% dibandingkan Agustus 2020.
Sedangkan, impor nonmigas Agustus 2021 senilai US$14,63 miliar alias naik 9,76% (mtm) dibandingkan Juli 2021 dan naik 49,39% (yoy) dibandingkan Agustus tahun lalu. (OL-15)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved