Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) tengah memproses perizinan Sertifikat Operator Udara (AOC) maskapai Pelita Air Service (PAS) milik PT Pertamina (Persero), agar bisa terbang untuk tujuan komersial.
Diketahui, maskapai tersebut digadang-gadang menjadi pengganti Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional. Saat ini, Pelita Air memiliki dua izin, yaitu Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAU-NB) dan SIUAU Niaga Tidak Berjadwal atau charter.
Artinya, maskapai itu telah mengantongi sertifikat standar yang diterbitkan oleh Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS Berbasis Risiko. "Kami masih proses sertifikasi teknis untuk AOC penerbangan berjadwal untuk Pelita Air," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto kepada Media Indonesia, Kamis (28/10).
Baca juga: Dahlan Iskan Nilai Erick Cerdas Soal Berencana Gantikan Garuda dengan Pelita Air
Lebih lanjut, Novie menyebut pihaknya tengah mengkaji sejumlah dokumen yang diajukan Pelita Air untuk penerbitan AOC. Sertifikasi itu akan menentukan nama dan lokasi atau empat usaha utama operator. Berikut, tanggal penerbitan dan masa berlaku penerbangan, hingga jenis pesawat terbang yang diizinkan untuk digunakan.
Adapun Direktur Utama Pelita Air Albert membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan izin niaga berjadwal dari Kemenhub. Serta, tengah menunggu izin pelaksanaan rute penerbangan komersil dari pemerintah. "Iya, sudah dapat izin niaga berjadwal. AOC masih dalam persiapan dan pengurusan," jelas Albert.
Baca juga: Garuda Ekspansi Jaringan Kargo ke Eropa dan Amerika
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra enggan berkomentar lebih jauh terkait rencana Kementerian BUMN, yang bakal menggantikan posisi Garuda sebagai flag carrier dengan Pelita Air. Wacana itu sebagai buntut masalah finansial yang melilit perseroan.
"Opsi tersebut merupakan pandangan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Garuda. Dalam melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas. Atas berbagai opsi terkait langkah pemulihan kinerja Garuda," tutur Irfan beberapa waktu lalu.
Garuda memiliki utang senilai lebih dari Rp70 triliun. Perseroan juga mengalami kerugian US$2,5 miliar atau Rp36,2 triliun pada 2020 akibat pandemi covid-19. Garuda membukukan pendapatan sebesar US$1,49 miliar per 31 Desember 2020. Capaian itu merosot tajam dibandingkan periode 2019 lalu, yakni US$4,57 miliar.(OL-11)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
KPK meminta pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
Kementerian perhubungan menegur produsen pesawat AS Boeing perihal kecelakaan yang menimpa Lion Air.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved