Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 kemungkinan besar akan mencatatkan angka di bawah target. Defisit ditargetkan mencapai angka 5,7% dari PDB (Produk Domestik Bruto).
"Dengan perkembangan terkini, tampaknya realisasi defisit tahun ini bisa lebih rendah dari target," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers secara daring, Jumat (1/10). Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya pendapatan negara yang tumbuh tinggi mencapai 13,9% pada Agustus 2021, sehingga akan menyeimbangkan realisasi belanja negara.
Sejak Januari-Agustus 2021, pendapatan negara tercatat Rp1.177,6 triliun, sedangkan belanja negara Rp1.560,8 triliun. Dengan begitu defisit anggaran mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32% dari PDB. "Realisasi defisit yang rendah ini akan terus kami pertahankan dalam tiga bulan ke depan," tegasnya.
Febrio menambahkan bahwa defisit APBN pada 2022 diproyeksikan mencapai 4,85% sebagai persiapan konsolidasi fiskal untuk kembali ke kondisi defisit di level 3% pada 2023. "Tidak ada satu pun negara emerging market yang menjanjikan disiplin fiskal setelah covid-19 dalam tiga tahun. India, Malaysia, Thailand, tidak ada. Hanya Indonesia," ujar Febrio.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa pemerintah akan berusaha untuk terus mendisiplinkan fiskal agar bisa kembali ke level defisit 3% PDB, sehingga investor domestik maupun dunia bisa melihat kredibilitas Indonesia. Di sisi lain, konsolidasi fiskal juga akan membuat rasio utang domestik tidak akan meningkat lebih lanjut, serta membuat ekonomi lebih baik dan stabil. (OL-14)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Dengan pemotongan dan penghematan di sana sini, katanya, pemerintah memastikan defisit APBN bisa dijaga di sekitar 2,9%.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
KENAIKAN harga minyak dunia dinilai berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved