Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menegaskan telah membatasi ruang lingkup fintech lending legal dalam mengakses data pribadi nasabah. Tidak semua data nasabah diizinkan dilacak atau diakses oleh fintech.
Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebut fintech lending yang terdaftar di OJK hanya diperbolehkan mengakses tiga hal. Rinciannya, camera, microphone dan location atau yang sering disebut Camilan.
"Apabila ada yang meminta akses ke kontak pribadi, atau bahkan galeri foto dan video di ponsel, bisa dipastikan itu merupakan pinjaman online (pinjol) ilegal. Segera tolak dan abaikan," tutur Sekar dalam unggahan akun OJK, Jumat (25/6).
Baca juga: Ini Penyebab Warga Masih Terjerat Pinjol Ilegal
Sekar juga menekankan bahwa fintech lending legal diwajibkan melindungi kerahasiaan data Camilan nasabah. Serta, boleh digunakan untuk verifikasi pengenalan nasabah (Know Your Customer), credit scoring, mitigasi risiko dan berkomunikasi.
"Pastikan cek daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK di bit.ly/daftarfintechlendingOJK atau hubungi Kontak OJK 157 @kontak157 melalui telepon 157, whatsapp 081 157 157 157, atau email konsumen@ojk.go.id," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebut ada berbagai macam aksi yang dilakukan oknum pinjol ilegal terhadap nasabah saat menagih tunggakan pinjaman. Salah satunya, mengancam akan menyebarkan foto pribadi nasabah dan aksi teror di WhatsApp.
Baca juga: OJK Blokir 1.193 Pinjol Ilegal, Ada Praktik Intimidasi Hingga Teror
Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Teguh Arifiadi mengungkapkan ancaman itu diperoleh oknum pinjol ilegal saat mengakses nomer handphone nasabah. Serta, ketika melacak foto atau data pribadi lainnya.
"Aplikasi fintech tidak boleh mengakses phone book (nasabah). Tapi pada pratiknya, ketika fintech ilegal di-download masyarakat, aplikasi tersebut mengakses phone book atau folder dari peminjam. Dari situ dibuatkan grup WhatsApp, muncul teror, lalu ada ancaman menyebarkan foto pribadi dan lainnya," jelas Teguh.
Sepanjang tahun ini, Kominfo telah memblokir 447 fintech ilegal. Rinciannya, 105 fintech melalui aplikasi, 76 fintech di media sosial, seperti Facebook, lalu ada 75 fintech di website dan 191 fintech ditemukan melalui filesharing.(OL-11)
Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 pinjol ilegal dan 2 investasi bodong selama Januari-Maret 2026. Simak modus terbaru dan total dana yang diselamatkan.
Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Program tersebut juga diharapkan semakin mempercepat akses keuangan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jumlah rekening pelajar di Indonesia tembus 59 juta dengan dana Rp30,31 triliun. OJK ungkap tren meningkat dan faktor pendorongnya di 2026.
MSCI soroti reformasi pasar modal Indonesia. OJK klaim transparansi dan integritas meningkat, jadi sinyal kuat bagi investor global jelang review indeks 2026.
Dorongan untuk memperdalam instrumen investasi di pasar modal Indonesia kian menguat seiring kebutuhan akan produk yang lebih beragam dan adaptif terhadap dinamika pasar global.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring (pindar) memicu perdebatan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan terhadap 97 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha.
OJK mencatat utang pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026. Simak data lengkap TWP90, pembiayaan gadai, hingga dampak konflik global.
KPPU memutuskan 97 pelaku usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ata fintech P2P lending atau biasa dikenal dengan pinjaman online atau pinjol.
Pendanaan produktif pindar mendorong kenaikan rata-rata omzet bulanan UMKM hingga 121% serta meningkatkan keuntungan bersih sekitar 155%.
Strategi pemulihan harus berfokus pada stabilisasi arus keuangan, bukan sekadar menunda kewajiban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved