97 Pinjol Disanksi KPPU, Adapundi Ajukan Banding

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan terhadap 97 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, puluhan platform tersebut dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur larangan penetapan harga atau praktik kartel, khususnya terkait suku bunga pinjaman.

Sebagai konsekuensi, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai yang bervariasi pada masing-masing perusahaan. Secara total, akumulasi denda yang dikenakan mencapai sekitar Rp755 miliar. Salah satu perusahaan yang termasuk dalam putusan tersebut adalah PT Info Tekno Siaga atau Adapundi. Berdasarkan lampiran putusan, perusahaan dikenai denda sebesar Rp10,6 miliar.

Menanggapi keputusan tersebut, pihak Adapundi menyatakan keberatan dan menolak hasil putusan yang dijatuhkan oleh KPPU. Perusahaan menilai putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi serta perkembangan regulasi di sektor tersebut.

Baca juga : KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp755 miliar, Ini Kronologi serta Sikap AFPI dan OJK

Direktur Utama Adapundi, Achmad Indrawan, menyampaikan bahwa sejak awal operasional perusahaan berjalan dalam kerangka pengaturan dan pengawasan pemerintah. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku, bukan untuk membatasi persaingan usaha.

"Kami telah menyampaikan sejumlah bukti dan penjelasan terkait dasar pengaturan serta implementasinya dalam operasional. Namun, perusahaan berpandangan bahwa aspek tersebut belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam putusan," ujar Achmad melalui keterangan resmi.

Perusahaan juga menilai bahwa sejumlah kebijakan di industri, termasuk batas maksimum manfaat ekonomi, merupakan bagian dari upaya menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sektor keuangan. Kebijakan tersebut disebut sebagai respons terhadap kondisi industri pada periode tertentu.

Baca juga : Pastikan Penanganan Persaingan Usaha Mengacu pada Regulasi yang Berlaku

Selain itu, Adapundi menyoroti beberapa aspek dalam putusan, antara lain terkait penentuan pasar bersangkutan dan pemenuhan unsur perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perusahaan juga menyebut keseragaman tingkat bunga di industri lebih mencerminkan pola perilaku pasar (parallel conduct), bukan bentuk kesepakatan untuk membatasi persaingan.

Sebagai tindak lanjut, Adapundi menempuh upaya hukum melalui pengajuan banding ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di tengah proses tersebut, perusahaan memastikan operasional dan layanan kepada pengguna tetap berjalan normal. Adapundi juga menyatakan akan memperkuat pengawasan internal guna menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pengguna, pemberi pinjaman, dan mitra bisnis.

Dalam operasionalnya, perusahaan mengacu pada regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk ketentuan terkait batas biaya pinjaman dan pedoman perilaku industri yang dikelola melalui asosiasi resmi, yakni AFPI. Adapundi diketahui mulai beroperasi sejak 2020 dan memperoleh izin usaha pada 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor fintech lending. (E-3)