Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETAHANAN fiskal Indonesia diyakini aman hingga akhir tahun. Meksipun pertumbuhan ekonomi domestik mengalami penurunan dan terancam minus.
Fleksibilitas desain target defisit negara berkontribusi memperkuat ketahanan fiskal Indonesia. “Saya yakin secara keseluruhan fiskal masih bisa bertahan. Apalagi ada flexibility dalam konteks mendesain defisitnya,” ujar Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, dalam diskusi virtual, Kamis (23/7).
Saat ini, pemerintah mematok target defisit anggaran sebesar 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada semester I 2020, defisit anggaran mencapai 1,57% dari PDB. Artinya, masih ada ruang besar untuk pembiayaan melalui surat utang.
Baca juga: Menkeu: Defisit APBN Semester I 2020 Tembus Rp257,8 Triliun
“Masih ada ruang defisit untuk melakukan pembiayaan melalui surat utang. Itu masih ada ya,” pungkas Eko.
Kendati demikian, dia menyoroti realisasi utang yang harus dipercepat. Sebab, penyerapannya saat ini relative rendah. Hal ini bisa menjadi beban negara, karena utang menjadi tidak produktif.
“Ukurannya jelas, kita menambah utang pastikan realisasi anggaran yang tepat. Sasaran juga meningkat. Sehingga nanti seimbang, tidak mengendap saja. Tapi bisa disalurkan dalam kegiatan produktif untuk recovery ekonomi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pada semester I 2020 sebesar Rp 257,8 triliun. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini setara 1,57% dari PDB.(OL-11)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Adanya batasan untuk mencegah pemerintah melakukan belanja secara ugal-ugalan.
Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan baru yakni Prabowo-Gibran masih komit untuk menjaga defisit keuangan tidak lebih dari 3%
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved