Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERTUMBUHAN ekonomi kuartal pertama di semua negara terjun bebas. Amerika
Serikat tumbuh 0,8% sedangkan Singapura minus 2,2%. Hong Kong dilaporkan juga mengalami kontraksi ekonomi minus 8,9% dan Uni Eropa minus 2,7%. Bagaimana dengan Indonesia?
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97% di kuartal pertama 2020 ini. Pertembuhan ini tentunya lebih kecil dari kuartal pertama tahun lalu yang mencapai 5,07%.
"Perlambatan di sisi konsumsi dan investasi di kuartal pertama cukup dalam. Meski, perekonomian baru secara menyeluruh terpengaruh oleh dampak pandemi Covid-19 sejak bulan Maret. Akan tetapi beberapa sektor sudah mulai terdampak akibat disrupsi rantai pasok dari Tiongkok sejak Februari. Bahkan, sektor pariwisata telah terpengaruh sejak Januari," ujar Staf khusus Menteri Keuangan bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, seperti dilansir keterangan resmi, Rabu (6/5).
Baca juga: Perlambatan dalam Batas Kendali
Di sisi konsumsi, kontraksi terdalam terjadi pada industri pakaian dan alas kaki, transportasi, dan restoran. Dalamnya kontraksi di barang sekunder ini, sejalan dengan physical distancing dan pengurangan mobilitas penduduk. Konsumsi di tiga komponen ini, akan makin dalam di kuartal dua dengan mulai diterapkannya PSBB.
Sementara konsumsi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman di luar restoran masih cukup terjaga tumbuh di atas 5%, sektor kesehatan justru menunjukkan peningkatan.
Tahun ini, pola konsumsi pasti berubah karena pembatasan interaksi antarmanusia. Masyarakat akan memfokuskan pengeluaran pada bahan kebutuhan pokok. Sementara pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas akan terus tertekan. Artinya, konsumsi yang masih dapat terjaga adalah makanan dan minuman selain restoran serta jasa kesehatan, yang proporsinya mencapai 44% dari konsumsi rumah tangga.
"Tentunya investasi juga menunjukkan kontraksi yang dalam. Selain investasi swasta, investasi pemerintah pun akan mengalami kontraksi sepanjang tahun ini karena dana proyek infrastruktur nonprioritas dialihkan untuk penanganan Covid-19," jelas Masyita.
Selain itu, Masyita juga menekankan bahwa Ketiga sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri juga mengalami tekanan.
Dalam estimasi pemerintah, jika pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 berada pada skenario sangat berat di -0.4%, tambahan pengangguran dapat mencapai 5,23 juta orang.
"Pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Sejauh ini kebijakan pemerintah untuk mempertahankan daya beli melalui bansos dan bantuan pemerintah lainnya, yang mulai diimplementasikan di kuartal 2, sesuai dengan kondisi yang dihadapi yaitu perlambatan konsumsi," ujar Masyita.
"Kebijakan ini diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak agar dapat menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dalam kondisi yang sangat sulit ini," tambahnya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Exit Strategy
Dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan terus menyiapkan stimulus untuk mengurangi dampak pandemi tidak hanya terhadap konsumsi masyarakat tetapi juga untuk meringankan beban dunia usaha karena perlambatan sektor riil dengan program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).
"Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini sedang disiapkan pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan tekanan terhadap pelaku usaha," kata Masyita meyakinkan bahwa dunia usaha perlu juga dikuatkan.
Perlemahan ekonomi ini akan lebih dalam di kuartal 2 dengan semakin meluasnya PSBB dan physical distancing, akan tetapi diharapkan dapat efektif untuk mengurangi tingkat penyebaran wabah Covid-19 sehingga ekonomi dapat mulai membaik di kuartal 4.
"Akan tetapi prediksi ini tentu sangat tergantung pada seberapa lama dan seberapa luasnya penyebaran wabah Covid-19 ini," pungkasnya. (A-2)
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utang negara tanpa menaikkan pendapatan.
PEMEGANG kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved