DPR Syaratkan Ekspor Lobster Bawa Keuntungan Jangka Panjang

Menurut Effendi, ekspor lobster harus mempertimbangkan banyak aspek. Misalnya, apakah ada keuntungan bagi para nelayan dan negara saat melakukan ekspor itu.

"Jadi, ekspor lobster harus dikaji secara matang. Jangan sampai hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja. Masyarakat dan negara juga harus mendapatkan manfaat dari rencana ekspor itu," kata Effendi kepada wartawan Rabu (18/12).

Menurut Effendi, ekspor lobster juga harus mempertimbangkan ekosistem laut. Jangan sampai, lanjut dia, gara-gara ekspor lobster itu ekosistem di laut Indonesia malah menjadi rusak.

"Harus dijaga juga keseimbangannya. Jangan sampai terumbu karang malah jadi rusak," tuturnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang melaju dari daerah pemilihan (Dapil) Riau I ini meminta, jika ekspor lobster tetap dilakukan harus secara matang.

"Jangan sampai secara asal-asalan. Misalnya, dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan," pungkas Effendi Sianipar.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para stakeholder dan ahli-ahli.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan ini.

"Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga," kata Menteri Edhy. (Ssr/OL-09)