Ketua DPR Sebut Izin Usaha Perdagangan Daring tidak Tepat

KETUA DPR Puan Maharani menilai terbitnya PP Nomor 80 yang mewajibkan pedagang daring memiliki izin usaha kurang tepat. Salah satunya karena minimnya sosialisasi sehingga meresahkan mereka-mereka yang sedang memulai bisnis daring terutama para pelaku UMKM.

Puan mengatakan PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jangan sampai kontraproduktif, menyulitkan UMKM, serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh.

"Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP tersebut guna memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP tersebut dapat dicapai secara maksimal," ujar Puan, Rabu (11/12).

DPR meminta kepada Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu. Dengan begitu masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.

DPR juga mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM.

"Mereka perlu menyatukan program tersebut dibawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya," ujar Puan.

Dikatakan Puan, sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, para pelaku perdagangan daring sedang mencari model bisnis yang tepat serta sedang membesarkan marketplace.

Adalah tugas pemerintah membantu para pedagang online agar mereka tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama