Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai penguatan sektor ekonomi akan berpengaruh apabila turut didukung oleh partai politik yang berada di parlemen.
"Ekonomi akan maju juga harus didukung oleh partai politik yang berada di parlemen dan berada di koalisi beliau (Joko Widodo)," kata Airlangga di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato usai dilantik sebagai presiden RI 2019-2024 mengungkapkan peningkatan ekonomi dapat dilaksanakan hingga masyarakat memiliki pendapatan hingga Rp27 juta per bulan.
Baca juga : PR Tim Ekonomi Jokowi-Amin : Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 7%-8%
Seperti diketahui, dalam periode kepempinannya bersama Jusuf Kalla periode 2014-2019, Jokowi menunjuk sejumlah kader partai politik untuk menduduki jabatan menteri di bidang ekonomi.
Soal posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Airlangga yang sebelumnya merupakan Menteri Perindustrian menegaskan, menyerahkannya pada hak prerogatif presiden.
"Seluruhnya diserahkan kepada beliau, Seluruh ya hak prerogatif pak presiden, Ya itu nanti pada waktunya," ujar Airlangga. (OL-7)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved