Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI masih belum menerima surat dari DPR RI terkait daftar 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lolos seleksi administrasi/
"DPD belum menerima secara resmi nama-nama yang lolos pemeriksaan administrasi dari DPR," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis kepada Media Indonesia, Selasa (23/7).
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang pun mengonfirmasi hal yang sama. "Sampai tadi siang belum (terima surat dari DPR). Masih di DPR RI (daftar 32 nama yang lolos)," katanya.
Baca juga : Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan nama-nama yang akan dimintai pertimbangan DPD kepada pimpinan DPR RI. "Sudah dikirim sejak dua minggu lalu ke pimpinan dewan," katanya.
Saat ditanyakan kapan paling lambat pimpinan dewan seharusnya mengirimkan daftar 32 nama tersebut ke DPD, Mekeng mengatakan surat permohonan pertimbangan ke DPD seharusnya diserahkan setelah diterima oleh pimpinan DPR.
"Mestinya segera (dikirim ke DPD) setelah diterima," ucapnya.
Ia pun enggan menyampaikan lebih lanjut mengapa nama-nama calon anggota BPK belum juga dikirimkan oleh pimpinan dewan. "Silakan tanya ke mereka," katanya. (OL-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved