Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI masih belum menerima surat dari DPR RI terkait daftar 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang lolos seleksi administrasi/
"DPD belum menerima secara resmi nama-nama yang lolos pemeriksaan administrasi dari DPR," kata Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis kepada Media Indonesia, Selasa (23/7).
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang pun mengonfirmasi hal yang sama. "Sampai tadi siang belum (terima surat dari DPR). Masih di DPR RI (daftar 32 nama yang lolos)," katanya.
Baca juga : Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan nama-nama yang akan dimintai pertimbangan DPD kepada pimpinan DPR RI. "Sudah dikirim sejak dua minggu lalu ke pimpinan dewan," katanya.
Saat ditanyakan kapan paling lambat pimpinan dewan seharusnya mengirimkan daftar 32 nama tersebut ke DPD, Mekeng mengatakan surat permohonan pertimbangan ke DPD seharusnya diserahkan setelah diterima oleh pimpinan DPR.
"Mestinya segera (dikirim ke DPD) setelah diterima," ucapnya.
Ia pun enggan menyampaikan lebih lanjut mengapa nama-nama calon anggota BPK belum juga dikirimkan oleh pimpinan dewan. "Silakan tanya ke mereka," katanya. (OL-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved