Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono optimistis bahwa pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI akan rampung sebelum dewan periode baru dilantik.
"Masih ada waktu kita selesaikan di periode ini, masih ada waktu, jangan berandai-andai terlalu jauh. Masih yakin kelar periode ini, " kata Gembong, saat dihubungi, Jakarta, Rabu, (17/7).
Meskipun optimistis Gembong menyebutkan, Rapat paripurna pemilihan Cawagub tak bisa dipaksakan untuk segera berlangsung. Pasalnya pembahasan mengenai Cawagub harus mengikuti alur.
"Ya kita kan Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan) dulu tahapannya belum paripurna, tahapan Rapimgab dilalui dulu baru penjadwalan paripurna pengesahan Tatib (Tata tertib), " jelasnya.
Baca juga: Rapat Finalisasi Tatib Pemilihan Wagub DKI Diskors
Kendati tertunda tiga kali, Gembong memperkirakan pengesahan Tatib berlangsung pekan depan dan kemungkinan Rapimgab digelar pada Senin, 22 Juli 2019.
Saata ditanya ihwal kinerja sekretariat dewan (sekwan) yang dinilai kurang tanggap dalam mengatur jadwal rapimgab, Gembong tidak mau berkomemtar banyak.
"Saya cuma terima undangan. Soal koordinasinya bagaimana kita enggak sampai situ," ucapnya. (A-4)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved