Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK belum menentukan langkah terkait dengan keputusan MA.
Kemenkum dan HAM menyebut surat keterangan bekerja sama untuk Nazaruddin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikategorikan sebagai pemberian JC.
Selanjutnya, Saeful pun menghubungi Riezky dan meminta untuk bertemu.
Kemendagri menambahkan 456 ribu pemilih baru dalam DP4. KPU berharap tingkat partisipasi sama dengan Pemilu 2019.
Boy juga menjelaskan, peran perempuan dalam terorisme cukup signifikan karena adanya doktrin mereka harus tunduk pada suami.
Pembahasan RUU PPRT sudah diajukan sejak 2004 di DPR.
Suryopratomo yang juga anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu menyampaikan Indonesia memiliki keunggulan kekayaan alam dan sumber daya manusia (SDM).
Kesalahan dalam RUU HIP tidak hanya per pasal, tetapi juga per kalimat. Rumusan norma sebisa mungkin harus menghindari ambiguitas dan multiinterpretasi.
KOTA Tangerang memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal (PSBL) bagi 22 RW yang masuk daftar zona merah covid-19.
PERWAKILAN Biro Investigasi Federal (FBI) sudah datang ke Indonesia guna membahas ekstradisi Russ Albert Medlin, 49.
SINAR MAS Land mendistribusikan paket bahan pangan serta masker bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19
Berbagai trobosan kreatif untuk tetap melanjutkan misi tersebut pun mulai Iben coba.
MAL pelayanan publik (MPP) DKI Jakarta telah dibuka untuk umum.
Apalagi, tambahnya, pihaknya melihat korban ialah penegak hukum yang giat dalam pemberantasan korupsi dan mengalami luka berat serta kehilangan salah satu pancaindra.
Argo menekankan, pihak kepolisian memiliki alasan kuat dan mengumpulkan bukti untuk menjadikan para terdakwa sebagai pelaku makar.
Kendati demikian, Ali membenarkan telah mengirimkan surat kepada Ditjen PAS Kemenkum dan HAM.
Jaksa meminta hakim menolak eksepsi tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Otoritas pengawas jaksa itu diminta tegas jika terbukti ada penyelewengan di persidangan itu.
Kebebasan Nazaruddin tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Nomor PAS- 738.PK.01.04.06 Tahun 2010.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran fiktif di PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved