Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
YLKI menduga dengan kuat ada pihak pihak tertentu yang mendistorsi pasar minyak goreng, khususnya terkait persaingan usaha tidak sehat, misalnya praktik kartel.
YLKI meminta sebaiknya pemerintah menambah dana Public Service Obligation (PSO) untuk PT KAI, agar tidak terjadi kenaikan tarif KRL.
"Vaksin booster jangan menjadi spirit komersialistik. Provider jangan ugal-ugalan mencari profit. Harus ada margin profit yang wajar," kata Tulus
KETUA YLKI meminta agar kebijakan wajib antigen bagi perjalanan darat dengan jarak jauh dikaji ulang. Sebab arus lalu lintas akan kacau dan akibatnya menimbulkan kerumunan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mendorong adanya kemasan pangan berbahan baku plastik yang makin ramah terhadap lingkungan.
Menurut YLKI, pembuatan SNI untuk produk tembakau merupakan antiregulasi. Khususnya, bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.
Apabila pengembangan PLTS atap bertujuan mendorong gaya hidup, sebaiknya mulai digaungkan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.
“Tidak cukup hanya memblokir aplikasi pinjol, namun perlu investigasi lebih jauh untuk menangkap oknum pelakunya dan diseret ke meja hijau,” kata Agus
PERLU diadakan audit harga tes swab PCR agar hal ini lebih transparan dan akuntabel sehingga, bisa diketahui berapa struktur harga tes PCR yang sesungguhnya.
Langkah koordinasi dan pengadaan obat dan oksigen yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN dinilai YLKI sudah tepat.
Biasanya, konsumen tidak membaca syarat dan kontrak perjanjian, mudah menyerahkan data pribadi, hingga tidak memahami konteks perjanjian elektronik.
Menurut Tulus, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen.
PEMERINTAH berwacana untuk mengenakan PPN pada bahan pangan. Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi. Apalagi di tengah pandemi saat daya beli masyarakat anjlok.
YLKI meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memeriksa di banyak tempat, tak hanya di bandara, soal adanya sindikat alat tes antigen bekas.
Dari sisi hulu perbaikan harus dilakukan BPJS Kesehatan dengan ikut mendorong terwujudnya regulasi dan kebijakan yang berdimensi untuk transformasi budaya hidup sehat.
Tulus mengatakan miras merupakan produk yang dikenai cukai. Oleh karena itu seharusnya pemerintah konsisten untuk membatasi produksi dan distribusi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) tidak boleh dipaksa segera mengeluarkan izin tersebut demi keamanan.
KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan titik krusial pelayanan BPJS Kesehatan berada di fasilitas kesehatan.
Pertamina dinilai mampu mengatasi antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga protokol kesehatan saat pengisian BBM tetap terjaga.
Dengan pandemi covid-19 sudah menjadi bencana non-alam, pemerintah seharusnya menanggung biaya vaksinasi untuk semua warga, tanpa terkecuali.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved