Berita Terbaru Uji Materi Hari Ini

Dewan Pers Anggap Dalil Pemohon Keliru

Dewan Pers menyebut dalil para pemohon keliru terhadap tafsir dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers yang menganggap Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers.

Pengujian UU PSDN, TNI/Polri Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Mahkamah Konstitusi juga didorong untuk mengevaluasi norma-norma lain yang berpotensi memangkas hak konstitusional warga.

MK Tolak Uji Materi Soal Pemutusan Informasi Elektronik

Meski menolak permohonan tersebut, dalam menjamin asas keterbukaan, MK berpendapat pemerintah perlu menyampaikan notifikasi digital.

Pemerintah : Dewan Pers Tidak Membatasi Hak Organisasi Pers

Dalam menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik, pemerintah menilai tidak mungkin dilakukan oleh lebih dari satu lembaga selain Dewan Pers.

Tanggapi Gugatan Oce Kaligis, KPK: Berantas Korupsi Termasuk soal Remisi

Ali menegaskan bahwa perkara korupsi adalah "extra ordinary crime" yang bukan saja harus diusut demi rasa keadilan, tapi juga harus dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Kubu AHY Dinilai Panik Hadapi Judicial Review AD/ART

AD/ART yang sudah disahkan melalui SK Kemenkumham itu digugat melalui pengajuan JR ke MA oleh empat Ketua DPC yang dipecat AHY bersama kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra.

MK Tolak Permohonan O. C Kaligis yang tak Kunjung Dapat Remisi

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Uji UU Tipikor, MK Tolak Permohonan Rio Capella

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjelaskan rumusan normal dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

Hakim Konstitusi Pertanyakan Naskah Akademik dan Perubahan Nama UU Cipta Kerja

Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan para saksi dari pemerintah mengenai hal tersebut dalam sidang lanjutan No.91,103,105,107/PUU-XVIII/2020 dan perkara No.4,6/PUU-XIX/2020.

MA Tolak Uji Materi Aturan soal TWK KPK

MA menyatakan pegawai KPK yang tidak bisa diangkat menjadi ASN bukan karena persoalan pada Perkom melainkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) itu sendiri.

Ahli : Pembentukan UU Cipta Kerja Menabrak Aturan

Pembentukan Undang-Undang No11/2020 tentang Cipta Kerja dianggap menabrak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Guru Besar UGM 'Kuliahi' Hakim MK saat Sidang UU Ciptaker

Menurut Zainal, Majelis Hakim MK meninggalkan konsep ajaran konstitusionalitas secara materi atau etik moral konstitusional itu sendiri.

Pemutusan Konten Informasi Elektronik di Papua Dipermasalahkan ke MK

Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Arief Budiman dan Evi Novida Gugat Putusan DKPP ke MK

Keduanya menguji konstitusionalitas norma terkait putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undamg No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke MK.

MK Tolak Uji Materi UU Ciptaker yang Diajukan KSBSI

Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena ketua umum dari organisasi KSBSI yakni Prof. Mochtar Pakpahan meninggal dunia setelah mengajukan permohonan a quo.

Beleid Tentang Putusan DKPP yang Final dan Mengikat Digugat

Para pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa “putusan” DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.

MK Tunda Sidang Uji Formil UU MK

DPR dan pemerintah belum siap memberikan keterangan.

MK Perkuat SP3 KPK, Kasus yang Mangkrak 2 Tahun Sejak SPDP Terbit

Putusan MK itu telah memberikan kepastian hukum mengenai status tersangka lewat tenggang waktu dua tahun yaitu dihitung sejak diterbitkan SPDP kepada tersangka.

Kemendagri Hormati Putusan MA terkait SKB Seragam Sekolah

Sebelumnya, Mahkamah Agung mendapat permohonan uji materi SKB 3 Menteri tentang atribut dan seragam sekolah. Permohonan uji materi itu pun dikabulkan majelis hakim.

Dissenting Opinion, Wahiduddins Adams: UU KPK Inkonstitusional

"Saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius," ucap dia.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting