Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Letnan Jenderal Cirilito Sobejana mengatakan bangunan-bangunan ilegal itu berada tidak jauh dari kepulauan yang diklaim Filipina, termasuk di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Penyusunan jadwal pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), atas sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
“Tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa baik dari ahli waris maupun pihak lain, dan bahkan berubah statusnya menjadi bukan wakaf,”
Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, Jawa Timur melanjutkan eksekusi aset di Kota Malang dan Kota Batu, Kamis (25/3).
Pengadilan Negeri (PN) Malang, Jawa Timur mengeksekusi rumah mewah di kawasan perumahan elite Jalan Taman Ijen B-8 Perum Pahlawan Trip, Klojen, Kota Malang, Selasa (23/3/2021).
Dari 132 perkara sengketa perselisihan hasil pilkada yang diterima MK, hanya 17 perkara dinyatakan dikabulkan, meski hanya sebagian dari permohonan.
MK menilai Yusak tidak memenuhi syarat administratif pencalonan karena belum melewati jeda lima tahun sebagai mantan terpidana saat mendaftar pilkada Desember 2020.
Melalui putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 kecamatan dan 24 TPS yang berada di Kecamatan Binuang
Diskualifikasi terhadap pasangan calon petahana merupakan akibat dari adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan.
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan data Bawaslu hingga 5 Maret 2021, ada 55 putusan pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri.
Saksi menyebut dugaan penggelembungan pemilih disabilitas baru diketahui di tingkat kabupaten.
Mahkamah Konstitusi (MK) diingatkan mengenai urgensi ambang batas maksimal selisih suara sebagai syarat mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah
Pemohon klaim ada 4.00 lebih pemilih yang memiliki KTP-E di luar domisili TPS.
Delapan dari 32 perkara yang dilanjutkan MK merupakan permohonan sengketa pilkada yang masuk kategori melebihi ambang batas pengajuan.
PERKARA gugatan Pilkada Kabupaten Fakfak tahun 2020, dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, hari ini. Kini saatnya warga bersatu lagi.
Desain bahan kampanye diperbolehkan mencantumkan foto pejabat dengan syarat pejabat itu berasal dari parpol pengusung dan tidak memakai atribut kepala daerah.
MK menilai pemohon tidak bisa membuktikan kecurangan yang didalilkan.
Pengacara Ilham Bintang dan lawannya tim pengacara yang mewakili korporasi PT Indosat Ooredoo Ltd dan Commonwealth Bank gagal mencapai kesepakatan.
MK mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan (PHP) kepala daerah (pilkada) Kota Bandar Lampung Tahun 2020.
Mahkamah Konstitusi jangan mengandalkan pasal kuantitatif saja seperti diatur dalam Pasal 158 UU N0.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sangat membatasi hak mereka untuk memperoleh keadilan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved