Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dua korban tersebut, yaitu Randi (22) dan M Yusuf Kardawi (20), mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari. Berdasarkan hasil otopsi, Randi meninggal karena luka tembak di bagian dada kanan atas.
Aktivis antikorupsi menyebut banyak oknum yang bertindak seperti perampok dengan menggunakan fasilitas negara.
Iqbal berharap masyarakat menunggu dan mempercayakan proses penyelidikan penyebab kematian korban dan pelaku penembakan kepada tim investigasi bentukan Kapolri tersebut.
Penerbitan perppu KPK sebagai bentuk untuk mewujudkan aspirasi publik yang selama ini telah disuarakan.
"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan. Hal-hal yang mereka kritisi antara lain soal revisi UU KPK, RUU KUHP hingga upah buruh.
Buya Syafii menyebut ada kekurangan prosedur sehingga membuat banyak orang terbakar, sebetulnya hal revisi bisa didiskusikan bersama KPK
Koalisi Masyarakat Sipil akan menggugat UndangUndang KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi.
Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa 17 September 2019.
UU KPK lama dinilai bukan kitab suci yang mutlak kebenarannya dan tidak bisa direvisi
Penyampaian apresiasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang berlangsung di pintu gerbang Gedung DPR/MPR.
"Itu haknya publik. Hak publik kan enggak bisa kita batasi. Yang paling penting proses politik harus dilihat secara jernih supaya masyarakat tidak salah dalam melihat," kata Moeldoko
"Kami akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi."
KPK perlu dikawal dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPK tidak berkurang.
"KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum mendapat kiriman dokumennya secara resmi dari DPR ataupun pemerintah."
Komitmen Presiden tersebut, kata Moeldoko, dibuktikan dengan berbagai masukan yang diberikan pemerintah terhadap revisi UU KPK.
"Revisi yang disepakati bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu lalu," imbuh dia.
Semua lembaga negara harus ada check and balances agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama.
"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya.
Tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Hanya 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, yang memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved