Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii menyayangkan langkah DPR dan pemerintah yang terburu-buru merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Atas polemik itu, Buya Syafii menegaskan KPK wajib untuk dibela. Namun, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyebut bukan berarti lembaga antirasywah itu suci.
"KPK itu wajib dibela, diperkuat, tapi bukan suci loh KPK itu, itu harus diingat. Bukan suci," kata Buya Syafii usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/9).
Buya Syafii mengkritik prosedur revisi UU KPK yang dibahas antara pemerintah dan DPR. Menurut dia, KPK tidak dilibatkan dalam proses pembahasan tersebut.
"Saya rasa kemarin kelemahannya prosedurnya kurang. KPK tidak diajak berunding oleh Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR," ujarnya.
Baca juga: Koalisi Sipil akan Gugat UU KPK ke MK
Dia juga mengkritisi ketentuan dewan pengawas dalam UU KPK. Hal itu menurutnya bisa dibahas baik dan buruknya bersama beberapa pihak terkait.
“Ada usul dewan pengawas. Sesungguhnya bisa didiskusikan itu. Tapi kan kemarin langsung digitukan (disahkan). Jadi terbakarnya teman-teman ini," kata Buya.
Meskipun demikian, Buya Syafii mengaku tak menyampaikan kritik soal revisi UU KPK ini kepada Jokowi. Dia hanya memberi masukan ihwal penyusunan kabinet untuk periode kedua pemerintahan Jokowi bersama Ma'ruf Amin.(OL-5)
Dana miliaran rupiah itu dikeluarkan untuk mempelajari perkembangan modus korupsi yang terjadi. Salah satunya yakni suap pejabat lintas negara.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Korupsi bakal hilang jika pemerintah memberikan otoritas penuh kepada lembaga yang kuat. Dampaknya dinilai bakal bakal sangat signifikan jika diterapkan di Indonesia.
KETERPURUKAN citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian tak tertolong. Rentetan problematika terus silih berganti.
Karyono menyebut, agar tidak terkesan berpihak Denny tentu harus membuktikan pernyataan tersebut. Menurutnya, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved