Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI NasDem menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana penerbitan Perppu UU KPK. Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate menyebut NasDem tetap mendukung apapun keputusan yang dipilih oleh Jokowi sebagai presiden.
"Kami pasti mendukung keputusan presiden. Tapi jangan mendahului apa yang akan diputuskan presiden," ujar Johnny saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).
Sesuai dengan ketatanegaraan, Johnny menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga cara untuk mengubah UU yang baru disahkan. Pertama, mengajaukan revisi ke DPR. Kedua, mengajukan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), dan terakhir mengeluarkan Perppu yang merupakan domain presiden.
Johnny yakin, Jokowi akan mendengarkan beragam masukan dari masyarakat terutama dalam menyikapi penolakan UU KPK.
"Pendapat masyarakat itu disalurkan," kata dia.
Kendati demikian, Johnny memprediksi, DPR tetap akan menolak jika Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Oleh karenanya, Jokowi perlu membangun komunikasi yang baik dengan DPR sebelum menerbitkan Perppu.
"Kita saat ini menunggu keputusan apa yang akan diambil presiden," tutup Johnny. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved