Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RATUSAN pengunjuk rasa yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mengapresiasi langkah DPR yang telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyampaian apresiasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang berlangsung di pintu gerbang Gedung DPR/MPR.
"Kami dari MPD tetap mendukung adanya revisi UU KPK terutama terhadap gerakan pembangkangan terhadap UU KPK," tutur salah satu koordinator aksi demonstrasi saat memimpin orasi di Jakarta, Selasa (17/9).
Berdasarkan pandangan mata peserta aksi menunjukkan kegiatan yang tidak biasa dengan menggunakan pakaian-pakaian karakter super hero. Nampak pula beberapa wanita yang membawa bunga mawar sebagia bentuk dukungan terhadap disahkannya reivsi UU KPK.
Baca juga : UU KPK Bakal Digugat, Istana : itu Hak Publik
"Ini adalah bentuk kreativitas kami sebagai mahasiswa dalam menyampaikan pendapat," ujarnya.
Selain menyatakan dukungan terhadap disahkannya revisi UU KPK, pengunjuk rasa juga menuntut agar pimpinan KPK yang baru terpilih bisa membubarkan Wadah Pegawai (WP) KPK.
MPD menilai ada oknum-oknum yang berlindung di balik tubuh WP KPK untuk melakukan pembangkangan dan penolakan terhadap pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih.
"Menurut kami WP ialah bentuk pembangkangan terhadap UU sehingga patut dipertanyakan krediblitas dan integritas dari oknum-oknum KPK yang menolak pimpinan baru KPK dan menolak revisi UU KPK," paparnya. (OL-7)
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengenai perlunya perombakan besar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan kontroversi.
KOMISI III DPR RI diminta fokus untuk mengawal jalannya pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketimbang mewacanakan revisi UU KPK.
Dana miliaran rupiah itu dikeluarkan untuk mempelajari perkembangan modus korupsi yang terjadi. Salah satunya yakni suap pejabat lintas negara.
Korupsi bakal hilang jika pemerintah memberikan otoritas penuh kepada lembaga yang kuat. Dampaknya dinilai bakal bakal sangat signifikan jika diterapkan di Indonesia.
KETERPURUKAN citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian tak tertolong. Rentetan problematika terus silih berganti.
Karyono menyebut, agar tidak terkesan berpihak Denny tentu harus membuktikan pernyataan tersebut. Menurutnya, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved