Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pernyataan Hary Tanoesoedibjo tentang warga keturunan tionghoa memilih capres pilihan Jokowi dinilai sebagai bentuk politik identitas.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut isu politik identitas adalah bagian dari agenda setting-an alias sengaja dihadirkan pemerintah, khususnya menjelang momen Pemilu.
Ia menilai pemuka agama memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah umat terjebak pada konflik dan perselisihan.
Persatuan Nasional Aktivis 98 secara tegas menolak calon presiden maupun calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan pelaku politik identitas.
Dalam Pemilu 2024 sikap politik yang diambil partai politik diduga cenderung menggabungkan kekuatan nasionalis dan islam atau politik Islam moderat, seperti para Nahdliyin.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melihat ada dua kata penting yang perlu didalami, 'politik' dan 'agama'.
Dalam satu dekade terakhir, retakan akibat eksploitasi, afirmasi, dan negasi terkait identitas yang terjadi di pusat juga melebar sampai di daerah-daerah.
Jusuf Kalla (JK) menegaskan, menjelang pesta demokrasi pemilu 2024 jangan sampai calon pemimpin atau dewan memanfaatkan masjid sebagai panggung politik.
Menteri Agama mengajak umat Hindu mengajak umat Hindu turut menyukseskan pesta demokrasi 2024 dan tidak menjadikan agama sebagai politik identitas.
Ilmu yang ditimba selama belajar di luar Papua diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun Papua yang lebih baik lagi.
Hal negatif yang bisa ditimbulkan adalah potensi konflik berbasis SARA, yang ujungnya bisa membuat masyarakat terpolarisasi.
BAIS menyampaikan potensi gangguan keamanan nasional menjelang pesta demokrasi tahun 2024 yakni pergerakan kelompok radikal dan fundamentalis.
Peneliti BRIN mengingatkan meski politik identitas sah-sah saja dilakukan, jangan sampai berujung pada politisasi agama maupun pembenturan satu agama dengan agama lain.
Pada tahun 1869, pemerintah Kekaisaran Jepang mencaplok wilayah mereka dan melarang praktik "barbar" seperti tato wajah untuk wanita komunitas tersebut.
Setiap orang yang mau berkontestasi, harus cakap secara politik. Artinya punya kepemimpinan, mengerti isu-isu publik, bisa mengatur manajemen pemerintahan, dan sebagainya.
Menurut Benny, efek dari politik identitas sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI
Perlunya peran aktif dan kearifan semua tokoh untuk melakukan deteksi dini dan pencegah dini sebelum rumah Indonesia menjadi 'panas terbakar' dan hangus meluas.
Demokrasi yang kondusif bisa lahir dari masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik dan konsep kebangsaan secara matang.
DEWAN Pers telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pemberitaan isu keberagaman sebagai bentuk pencegahan menguatnya politik identitas, di media massa jelang Pemilihan Umum 2024.
"Saya minta betul-betul Saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, politik identitas,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved