Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSATUAN Nasional Aktivis (Pena) 98 secara tegas menolak calon presiden maupun calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan pelaku politik identitas. Hal itu ditekankan dalam rangka mengingat tumbangnya rezim Orde Baru pasca 25 tahun reformasi.
"Kami tidak mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden yang melakukan pelanggar HAM di masa lalu,” papar Presidium Nasional Pena 98 Bali Oktaviansyah di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (4/5).
Oktaviansyah menuturkan Pena 98 mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih capres maupun cawapres yang nantinya bakal bersaing dalam Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Pena 98 Pasang Baliho Raksasa Dukung Ganjar Capres 2024
Hal ini juga sebelumnya diutarakan Pena 98 terkait kriteria Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Adapun kriteria Pena 98, yakni menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan, bukan bagian dari rezim Orde Baru.
Kemudian, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Serta, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Baca juga : Erick Thohir: Perjuangan Reformasi 98 Belum Selesai
"Kita menolak, tetap konsisten menolak bahwa kita tidak menginginkan menyatakan, tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan juga menggunakan politik identitas," tegas Oktaviansyah.
Sementara itu, dalam rangka memperingati 25 tahun reformasi, Pena 98 menggelar kegiatan reflektif untuk menolak lupa kediktatoran rezim Soeharto.
Aktivis 98 Muhammad Sopiyan menyebut Pena 98 bakal mengadakan diskusi publik di 20 kota di seluruh Indonesia untuk merefleksikan reformasi. Acara ini bakal dihelat pada 6 Mei hingga 21 Mei 2023 mendatang.
“Materinya berupa refleksi sejarah dan evaluasi 25 tahun reformasi. Dimulai dari tanggal 6 Mei sd 21 Mei 2023,” ucap Sopian.
Pena 98 juga melibatkan mahasiswa di 28 provinsi di Indonesia dalam diskusi publik tersebut. Selain diskusi publik yang melibatkan banyak pihak, Eks Komrad 1998 itu mengatakan Pena 98 akan menggelar pameran foto.
Pameran foto tersebut akan menceritakan aksi-aksi demonstrasi dan memorabilia gerakan rakyat menuntut reformasi 1998. Sopiyan menerangkan pameran foto dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. (Z-8)
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu dan juga para pendukung untuk tidak menggunakan agama sebagai lelucon politik.
Masyarakat diingatkan untuk tidak terpengaruh dengan politik identitas yang kerap disuarakan dalam isu nasional.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons anggapan politik identitas usai merangkul kelompok Rizieq Shihab Cs untuk ikut memenangkan dalam Pemilu 2024.
Uskup membahas soal situasi terkini di bidang politik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup baik berskala nasional maupun internasional.
Jelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sejumlah tokoh budaya dan lintas agama mencurahkan unek-unek tentang situasi politik.
KASUS penganiayaan yang diduga dilakukan oleh polisi dari Sabhara Polda Sumbar menyebabkan AM, pelajar, 13, tewas. Kasus ini diadukan LBH Padang ke Komnas HAM, Selasa (25/6) sore.
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
Sementara rakyat Iran dan pemimpin dunia berdoa untuk keselamatan Ebrahim Raisi, beberapa tokoh AS menyambut berita ini dengan kegembiraan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
PENGADILAN Rakyat atau Mahkamah Rakyat perlu dikaji dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved