Blak-blakan PKS Sebut Politik Identitas Bagian Agenda Setting Pemerintah

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) merespons isu politik identitas yang belakangan sering didengar. Isu itu disebut berasal dari pemerintah alias merupakan agenda setting-an yang sengaja dihadirkan pemerintah, khususnya menjelang momen Pemilu.

"Isu ini dilontarkan oleh pemerintah. Pak Jokowi, Pak Kapolri, membuat statement bahaya politik identitas. Dalam teori, itu disebut agenda setting," kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu, (17/5).

Iqbal mengatakan PKS adalah partai di luar pemerintahan. PKS merasa isu politik identitas menyudutkan mereka sebagai pemenang di pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada 2017.

"Terkesan seolah-olah menang karena politik identitas, padahal yang terjadi adalah polarisasi," papar dia.

Iqbal menyebut suhu politik di Ibu Kota meningkat karena umat muslim marah. Hal itu merespons kasus penistaan agama terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Bukan murni politik identitas tapi kemarahan akibat ketidakadilan dan kelambanan. Ini membuktikan umat islam membela dalam konteks agamanya dihina dan direndahkan," ujar dia.

Menjelang Pemilu 2024, isu politik identitas diyakini akan kembali banyak 'digoreng'. Karena itu, masyarakat harus bisa lebih tenang dalam merespon berbagai isu yang mungkin muncul seiring dengan semakin dekatnya jadwal rangkaian Pemilu 2024 mendatang.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia