Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Tokoh Muhammadiyah M Din Syamsuddin menilai pernyataan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tentang warga keturunan Tionghoa memilih calon presiden (capres) yang didukung Presiden Joko Widodo sebagai bentuk politik identitas.
"Pernyataan itu adalah bentuk politik identitas yang nyata (mengedepankan identitas etnik). Sebenarnya sah dan baik-baik saja tapi tidak dalam bentuk monopolistik dan manipulatif," ujar Din dalam siaran pers, Jumat (19/5).
Namun bila pernyataan itu menjadi kenyataan, kata Din, maka menjadi bukti dugaan adanya kelompok oligharki dari etnis Tionghoa di balik Presiden. Di mana kelompok ini membela kepentingan politik-ekonomi tertentu, serta menghalangi kelompok lain yang ditentang oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Presiden Jokowi Tepis Jadikan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibyo Sebagai Menkominfo
"Kalau tidak benar (karena ada pihak dari Etnik Tionghoa, seperti Jusuf Hamka, yang mempertanyakannya) maka pernyataan Hari Tanoe dapat dikatakan bersifat manipulatif (memanipulasi kenyataan yang sebenarnya)," ujar Din.
Din juga mengingatkan, pernyataan itu bisa memecah belah bangsa Indonesia berdasarkan ras dan tenis. "Di mana posisi Perindo (Partai Persatuan Indonesia) yang dipimpinnya. Jangan-jangan partai itu hanyalah politik kamuflase," ungkapnya.
Baca juga: Ketum Perindo Datang ke Istana untuk Temui Jokowi
Diketahui Hary Tanoe sempat mengatakan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) mendukung pilihan Jokowi. Dukungan itu diharapkan membuat keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan saat ini.
Hary Tanoe pun sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana. Terakhir pertemuan itu terjadi pada Senin (15/5). (Z-3)
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
Semenjak gencatan senjata, tidak perubahan yang terjadi di Gaza, bahkan pembunuhan oleh tentara Israel masih berlanjut
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy menyatakan belum mendalami skema soal wacana pemerintah mengenai war tiket haji.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved