Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
API Jawa Tengah memberikan sinyal kebangkrutan industri tekstil dan produk tekstil yang berbuntut PHK massal. Ini seiring munculnya regulasi pemerintah yang melonggarkan keran impor.
DPR masih bisa melakukan revisi aturan Tapera untuk pekerja swasta
PEMERINTAH menerbitkan revisi aturan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Di acara ini diuraikan pokok-pokok perubahan, dampak, tantangan, dan strategi implementasi PMK Nomor 172 Tahun 2023.
KEPUTUSAN pemerintah untuk menerapkan pajak untuk rokok elektrik didukung. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/2023 tentang Tata Cara Pajak Rokok
Banyak aturan namun dampaknya dinilai belum terlihat secara signifikan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tak melakukan boikot terhadap produk apapun yang berasal maupun terafiliasi dengan Israel.
Hal ini dilatarbelakangi oleh makin pesatnya bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos, yang perlu diimbangi dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih maju.
BERDASARKAN data World Bank pada 2021, sebanyak 40% dari 140 juta penduduk kota di Indonesia belum memiliki akses pelayanan pengumpulan sampah, terutama sampah plastik.
Sejarah pendidikan tinggi vokasi tidak lepas dari pendirian politeknik yang merupakan salah satu bentuk pendidikan tinggi vokasi.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Encep Dudi Ginanjar, menjelaskan beberapa pokok pengaturan PMK ini, yang juga menyempurnakan PMK 66/PMK.04/2018.
"Saya pastikan di luar tujuh sektor ini, ada industri yang membutuhkan HGBT. Contohnya, tekstil, mereka menjerit karena tidak mendapatkan HGBT," kata Hendrik
perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor tengah menghadapi tekanan dari situasi ekonomi global, sehingga mengalami perlambatan kinerja akibat penurunan pesanan dari pasar luar negeri.
"Ini adalah solusi menyelamatkan pengusaha dan pekerjanya. Jangan hanya sebatas berpikir dari sudut pandang pekerja atau pengusaha, itu tidak akan balance."
"Itu hanya bisa diterapkan untuk pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jenis pekerja harian," kata Hadi kepada Media Indonesia,
Kita tahu ekspor nonmigas itu padat karya, banyak pekerja buruh bekerja di situ contoh alas kaki, sepatu banyak diproduksi di Indonesia
Kami menolak Permenaker No.5/2023 yang membolehkan perusahaan padat karya tertentu orientasi ekspor membayar upah 75%
Ia menyebut dalam enam bulan terakhir kondisi industri padat karya tertentu orientasi ekspor mengalami goncangan akibat penurunan ekspor produk, utamanya ke Amerika Serikat dan Eropa
Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mencegah di industri padat karya berbasis ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
KadinIndonesia menyampaikan aturan tersebut diperlukan untuk membuat industri padat karya bertahan sedangkan kalangan buruh menilai beleid menteri itu melanggar undang-undang
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved