Berita Terbaru Peraturan Menteri Hari Ini

Permenaker Terbaru Bolehkan Pengusaha Pangkas Upah Pekerja Hingga 25%

PEMERINTAH mengizinkan perusahaan berorientasi ekspor untuk memangkas upah pekerjanya hingga 25%. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 5/2023

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Naik 9,5%

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan disahkan pada 11 Januari.

Aliansi TKBM Pelabuhan Harap Pertemuan dengan Menhub Capai Titik Temu

ALIANSI  dan Inkop mengancam melakukan mogok nasional jika tuntutan pencabutan revisi Permenhub No KM 35/2007 ditolak dan SKB 2 Dirjen 7 deputi tahun 2011 dicabut.

Menaker: Kenaikan Upah Minimun 2023 tidak Boleh Melebihi 10 Persen

Dalam Pasal 7 Permenaker No 18/2022 tertulis bahwa penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10%.

Guru yang Suka Lontarkan ‘Siulan’ Bernuansa Mesum Bisa Dipidana dalam PMA

“Siulan yang dimaksud dalam regulasi ini adalah siulan yang bernuansa kekerasan seksual, antara lain siulan yang bernuansa seronok dan juga mengandung unsur merendahkan atau melecehkan,"

Bersiul Masuk Kategori Kekerasan Seksual dalam Peraturan Kemenag

Merujuk data KPAI, sejak Januari-Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual di antaranya 3 di sekolah dalam wilayah Kemendikbudristek dan 9 di satuan pendidikan di bawah Kemenag

Aturan Baru Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2022 Disahkan

PEMERINTAH secara resmi memperbaharui aturan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2022. Alasannya untuk mengoptimalkan penyaluran yang tepat sasaran.

Kekurangan SDM Hambat Perumusan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah terkendala sumber daya manusia dalam merumuskan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kementerian PPPA Gandeng UGM Siapkan Aturan UU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memandang UGM adalah institusi yang memiliki peran besar dalam isu perempuan dan anak.

Istana Pastikan Aturan Turunan UU TPKS Segera Disusun

"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari

Menteri tidak Boleh Menjalankan Agenda Pribadi Jelang 2024

Penegasan tersebut disampaikan menyusul banyaknya pembantu presiden yang mulai terlihat sibuk menyiapkan agenda masing-masing menjelang pemilu 2024 mendatang.

Puan Dorong Pemerintah Cepat Membuat Aturan Turunan UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. 

Menaker: Program JKP, Bukti Kehadiran Pemerintah di Masyarakat

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pekerja yang terkena PHK kini akan mendapatkan perlindung­an baru melalui program JKP.

Anggota DPR Junimart Girsang Desak Peninjauan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2021 dinilai telah menjadi alat bagi para mafia tanah dalam bermain perkara di pengadilan.

Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan

Merespons hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peraturan tersebut.

Anggota DPR Saleh Daulay: Aturan Pemerintah Jangan Rugikan Masyarakat

Para pekerja kelihatannya merasa sering ditinggalkan. Ada banyak kebijakan pemerintah yang seakan diputus secara sepihak

Komisi Fatwa MUI Minta Permendikbud No 30 Tahun 2021 Dicabut

Permen No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bertentangan dengan nilai syariat dan menimbulkan kontroversi.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dipertanyakan

Konsensus yang kita sepakati sesuai norma Pancasila dan UUD  NRI Tahun 1945 bahwa hubungan seksual baru boleh dilakukan dalam konteks lembaga pernikahan.

Permendikbudristek PPKS Penting Cegah Kekerasan Seksual

Menurut ulama yang akrab disapa Buya Husein ini mengimbau agar aturan ini perlu disosialisasikan dengan berbagai cara untuk menyampaikan isi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.

Kemenperin Wajibkan Semua Industri Gunakan PeduliLindungi

Hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat diberikan kepada perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri, yang mendapat rekomendasi dari Kemenperin.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting