Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Masalah di mana lokasi ibu kota pun belum ada keputusan. Karena semua masih dalam pengkajian secara detail.
Publik diingatkan agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Hal ini untuk menghindari kerugian.
RENCANA Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) memindahkan ibu kota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara.
Perlu diwaspadai juga kebakaran hutan jika pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan.
Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh kedepan, sekaligus mampu merealisasikannya.
Terlibatnya arsitek untuk menentukan kebutuhan kota pengganti Jakarta.
Pembangunan dimulai pada 2022- 2024. Pemerintah tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga pemerintahan.
Saya sudah ajak Pak Bambang (Bappenas) untuk bertemu Ketua DPR. Kalau bicara regulasi, kami siap mengamankan untuk itu.
Momentumnya sangat tepat. Kajiannya juga sudah siap. Perhitungan politiknya juga tepat. Dukungan politik menjadi sangat penting untuk merealisasikan pemindahan ibu kota.
Jumlah penduduk itu, kata Bambang, terdiri dari pada jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pada 2020 proses pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru bisa mulai dikerjakan.
Pemprov Kalsel mengusulkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah strategis alternatif ibu kota negara yang baru.
Dengan skema tersebut, pemerintah bisa menukar barang, dalam hal ini gedung-gedung yang nantinya akan ditinggalkan, dengan gedung-gedung yang ada di lokasi tujuan.
Sementara itu, pemerintah memasukkan kegiatan pemindahan ibu kota negara ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
pembentukan pansus terkait pemindahan ibu kota negara dibutuhkan karena wacana itu bukan hanya menjadi urusan komisi II saja.
Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program yang sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesenjangan ekonomi dan sosial.
hal itu bisa dilakukan untuk menghindari keruwetan yang timbul jika Jakarta kembali menjadi kota biasa.
Salah satu urgensi pemindahan ibu kota diantaranya adalah dari segi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
Lokasi yang ditinjau kali ini ialah 'kawasan segitiga' yang bertempat di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemindahan ibu kota dapat dilakukan dengan sistem sewa dari BUMN atau swasta maupun menggunakan skema tukar guling atau ‘ruilslag’.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved