Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Selain Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam, rapat juga dihadiri Wakil Presiden, Mensesneg, Seskab, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.
Revisi menjadi solusi atau pilihan dalam mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang.
Relawan Kawan Sandi (RKS) Pulau Lombok mendeklarasikan Sandiaga Uno maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di pasar tradisional.
MENYONGSONG pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Jawa Barat tengah menyiapkan beberapa inovasi untuk mengedukasi pemilih pemula.
Konsolidasi lebih lanjut terkait dengan kesepakatan jadwal dan tahapan secara transparan perlu dilakukan. Juga potensi permasalahan yang akan berdampak pada proses penentuan jadwal
Tidak direvisinya Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada dikatakan oleh Luqman berimplikasi pada teknis pemilihan waktu Pemilu Serentak 2024.
Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan penyelenggara akan mengkaji ulang anggaran mana yang urgen atau penting dan tidak terlalu penting.
Untuk menyederhanakan tahapan seperti memotong masa kampanye yang dianggap terlalu panjang, perlu ada perubahan terhadap Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu.
Masa kampanye selama 7 bulan dinilai terlalu lama. Kampanye pemilu dinilai cukup dilakukan selama 3 bulan saja.
Menurut Tito, saat ini pemerintah tengah fokus terhadap pemulihan ekonomi dampak pandemi covid-19.
peraturan tersebut menjadi dasar atau patokan pelaksanaan pemilu 2024. Dari sana, besaran anggaran yang dibutuhkan bisa diperkirakan.
Afif lebih jauh mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa langsung menutup akses (take down) akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi hoaks dan berita negatif.
Penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan, persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan dan persiapan pilkada 2020 selama 15 bulan.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya terjadi masalah terkait hak pilih, secara khusus jaminan hak memilih (right to be voters) belum tuntas.
Menurut Saan, pembahasan revisi paket UU politik dikhawatirkan tidak akan berjalan baik lantaran bentrok dengan persiapan Pemilu 2024.
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan menanggapi banyak muncul relawan pendukung menuju RI 1 di Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu tecermin pada riset Puskapol Fisip UI, yang menyatakan keterpilihan perempuan sebagai komisioner KPU RI dan Bawaslu RI masih tergolong rendah.
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan kewenangan perubahan UU ada pada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dalam menyelengarakkan pemilu dan pemilihan taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved