Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan anggaran pemilihan umum (pemilu) kemungkinan baru dapat disetujui setelah peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal pemilu selesai. Alasannya, menurut Pramono, peraturan tersebut menjadi dasar atau patokan pelaksanaan pemilu 2024. Dari sana, besaran anggaran yang dibutuhkan bisa diperkirakan.
"Dukungan anggaran dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sangat tergantung pada Peraturan. Sebab pagu indikatifnya mengikuti pemilu tahun sebelumnya yakni 2019," ujar Pramono, Sabtu (11/9).
Baca juga: Komnas HAM: LP Kelas I Tangerang Over Kapasitas 240%
Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ujar dia, menyebutkan tahapan pemilu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Karena itu, terang Pramono, KPU mendorong percepatan proses pembahasan PKPU tentang program dan jadwal yang saat ini belum disepakati bersama-sama. Di sisi lain, sambil menunggu pengesahan, KPU juga meminta masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi terkait Peraturan KPU itu.
Seperti diberitakan, KPU RI mengajukan anggaran untuk pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 sebesar Rp 26 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan anggaran itu, diakui Pramono, lebih besar dari gelaran pemilu 2019 yang menelan anggaran sebesar Rp 25 triliun. Hal itu, ujarnya disebabkan antara lain KPU RI ingin ada kenaikan honorarium bagi petugas penyelenggara ad hoc seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Yang membengkak cukup, besar salah satu (karena) diusulkan honor KPPS. Pada pemilu 2019 untuk ketua KPPS honornya Rp550. 000 dan anggotanya Rp500.000. KPU mengusulkan honor KPPS lebih manusiawi," terang Pranomo.
KPU RI, ungkapnya, berpendapat besaran honor KPPS saat ini belum ideal apalagi mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan seperti asuransi. Honor untuk anggota KPPS, imbuh Pramono, akan lebih baik jika disesuaikan besarannya dengan agregat upah minimum regional (UMR) di daerah masing-masing.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantobi mengatakan APBN untuk 2022 disepakati pada akhir 2021. Sehingga, menurutnya terlalu singkat bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahapan pemilu.
"Apakah bisa dirasionalisasikan dalam waktu singkat karena ketersediaan anggaran dan regulasi menjadi kapastian dalam pelaksanaan pemilu," ujar Alwan.
Pada rapat dengan Komisi II DPR dan pemerintah, 6 September 2021, KPU diminta memberikan rincian kebutuhan anggaran untuk pemilu 2024. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan saat ini KPU hanya menerima anggaran dasar (baseline ) saja untuk operasional dan gaji pegawai, sehingga untuk memulai tahapan masih menunggu kesepakatan anggaran. (OL-6)
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Bawaslu mengakui adanya putusan Mahkamah Agung di tengah tahapan Pilkada 2024 menimbulkan sejumlah persoalan.
KPU mengambil sejumlah langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah DKPP memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI terkait kasus asusila.
KPU tak menampik bahwa putusan DKPP yang memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI berpotensi menimbulkan sentimen negatif dari publik
PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, berpeluang ikut kontestasi pilkada serentak 2024, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan MA
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved