Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Reformasi sistem perpajakan harus mengoptimalkan potensi penerimaan di Indonesia, sehingga pembiayaan pembangunan tidak selalu mengandalkan utang.
"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara.'
"Kita tunggu draf masuk ke DPR," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6).
"(Draf) yang beredar PDF file, yang punya PDF file siapa? Kalau bukan komputernya yang menyimpan itu, kalau bukan konseptornya?," kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun
LPEM UI menyoroti rencana pemerintah untuk menjadikan sembako dan pendidikan sebagai objek kena pajak. Langkah itu dinilai menambah beban masyarakat.
Meski pemerintah menggulirkan insentif PPnBM, masyarakat tengah melakukan penyesuaian karena pendapatan tidak bertambah di masa pandemi.
Menurut dia, penerimaan pajak negara dapat ditingkatkan dengan cara lain, sehingga tidak perlu mengenakan pajak untuk sembako.
"Rencana pemerintah ini tentu akan memberatkan lembaga pendidikan swasta seperti Paud, Perguruan Tinggi dan Bimbel."
Suyoto mengatakan, sepatutnya pemerintah berhati-hati memotivasi dampak bagi publik terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.
DPW IKAPPI DKI yakin kebijakan itu akan ditinjau ulang dan pemerintah bersama DPR RI akan sangat bijak dan berpihak kepada masyarakat kecil, dalam hal ini pedagang pasar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam rencana pemerintah yang memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako.
Ditjen Pajak, Kemenkeu, enggan memberi banyak komentar ihwal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kebutuhan bahan pokok.
Menurut Tulus, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen.
Pada 2016 rasio perpajakan berada di angka 10,37%, turun di 2017 menjadi 9,89%, naik di 2018 menjadi 10,24%, lalu turun di 2019 menjadi 9,76%, dan kembali turun di 2020 menjadi 8,33%.
"PPN isunya bukan soal naik atau tidak naik, tapi kami ingin mengurangi distorsi, dan memberikan fasilitas yang tepat sasaran.'
Pertemuan yang dipimpin Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak itu menjadi sejarah baru dalam reformasi perpajakan setelah kebangkitan era digital melanda dunia.
PARA menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global
Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur menjatuhkan vonis masing-masing dua tahun penjara kepada dua terdakwa tindak pidana perpajakan yaitu YGS dan DY.
Setiap perubahan kebijakan perpajakan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.
Untuk terdakwa YGS, majelis hakim juga menjatuhkan denda yang harus dibayar sejumlah dua kali dari kerugian pendapatan negara akibat perbuatannya
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved