Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari sebelumnya 10% menjadi 12% pada produk sembako. Wacana ini tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.
Isu tersebut langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang berimbas kepada krisis ekonomi, tentunya sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat. Terlebih sejak Maret 2021 ini, pemerintah memberlakukan diskon PPnBM untuk mobil baru. Harga mobil pun semakin murah. Bahkan ada yang turun hingga Rp65 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto mengatakan, sepatutnya pemerintah berhati-hati memotivasi dampak bagi publik terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.
"Apalagi di situasi tekanan ekonomi akibat Covid-19 seperti saat ini, tentu berat," ujar Suyoto dalam keterangan tertulisnya yang diterima media pada Jumat (11/6).
Baca juga: PPN Sembako dan Pendidikan Membebani Rakyat
Menurut mantan Bupati Bojonegoro itu, jangan sampai pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan ongkos sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh rakyat.
"Singkat kata, jangan sampai prestasi menaikkan rasio pajak dengan produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal. Dan mengancam pertumbuhan yang sangat panjang," tukasnya.
Suyoto menyatakan, yang paling utama untuk memutar perekonomian adalah bagaimana over liquid perbankan bisa secepatnya diputar menjadi pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya untuk membeli surat utang negara.
"Saya percaya, sektor ekonomi yang green (hijau), yang positif, masih bisa tumbuh. Sektor pertanian, sektor IT, sektor pangan, perkebunan, itu bisa digenjot. Mereka perlu darah segar berupa kredit agar perputaran makin cepat," jelasnya.
"Sangat logis jika ekonomi bergerak, pendapatan negara pasti akan bertambah," pungkas Suyoto. (OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
STOK sejumlah bahan pangan utama di Kota Yogyakarta tercatat surplus menjelang Lebaran 2026. Pasokan beras mencapai sekitar 2.770 ton per minggu.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Gelondong Gede, Kabupaten Tuban, Jumat (6/3).
SEJUMLAH komoditas bahan pokok di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengalami kelangkaan dalam dua pekan terakhir menjelang Ramadan 2026.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Sidak ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi penimbunan, permainan harga, maupun kelangkaan bahan pangan
Kenaikan harga di pasar tradisional terjadi pada telur, daging ayam, bawang merah, bawang putih, daging sapi, beras premium dan sayuran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved