Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dapat dimaklumi. Mengingat, pengeluaran negara cukup besar di masa pandemi covid-19. Namun, upaya penaikan target pajak seharusnya juga mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Hal itu ditekankan Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki. Dalam hal ini, dia menyoroti rencana pemerintah menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek kena pajak.
Baca juga: Ramai Isu PPN Sembako, Menkeu: Kami Jaga Psikologis Masyarakat
Menurutnya, langkah itu akan merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah. "Ini karena sembako adalah barang inelastis. Berapa pun harganya, masyarakat akan tetap konsumsi. Konsekuensinya pos untuk kebutuhan lain harus dikurangi," ujar Jahen saat dihubungi, Minggu (13/6).
Pemerintah dikatakannya perlu mencari jalan alternatif untuk menaikkan penerimaan pajak, tanpa membebani rakyat. Optimalisasi Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan, pemajakan kalangan atas, pajak rokok, alkohol, hingga pajak warisan dinilai menjadi opsi terbaik. Dalam hal ini, dibandingkan menambah beban rakyat melalui pengenaan pajak terhadap sembako.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang PPN Sembako dan Pendidikan
"Pemerintah bisa menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk saat ini, seperti biaya pemindahan Ibu Kota," pungkasnya.
Jahen menyadari pemerintah dalam tekanan besar, lantaran harus mememuhi target defisit APBN di bawah 3% pada 2023. Ditambah lagi, beban utang yang kian membesar pun perlu diwaspadai. Namun, hal itu bukan berarti pengambil kebijakan dapat menambah beban rakyat.
Menurutnya, penaikan pajak juga tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara, karena ada penyesuaian dari sisi konsumsi masyarakat. "Perlu dilihat, apakah benar pemasukan pajak dari kenaikan PPN, seperti sembako dan pendidikan, akan lebih besar dampaknya, ketimbang alternative pajak yang lain? Atau simply karena lebih mudah untuk dilakukan?" kata Jahen.(OL-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved