Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurutnya, penurunan penerimaan pajak ini sangat dipengaruhi oleh belum pulihnya industri pariwisata di Provinsi Bali.
“Fasilitas ini diperpanjang hingga Desember 2021, setelah sebelumnya diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 saja."
Saat ini pemerintah tidak bisa terus bergantung pada Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan terus menerus menaikkan tarif cukainya
"Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,"
Tambahan insentif ini bagian dari program PEN, yang diberikan selama tiga bulan hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini meringankan beban sektor ritel.
Pengenaan pajak karbon ini menjadi perhatian pelaku usaha, pasalnya landasan pengenaan pajak karbon ini sebaiknya didasarkan pada semangat untuk memotivasi tumbuhnya industri.
Pajak karbon memang sudah seharusnya segera diterapkan di Indonesia agar perusahaan yang memiliki dampak pada kerusakan lingkungan harus dipaksa bertanggung jawab
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilaneks pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji.
Angin diduga menyalahgunakan kewenangannya bersama dengan Dadan untuk mengakomodasi jumlah kewajiban pajak sesuai dengan keinginan wajib pajak.
Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon mulai tahun depan Kebijakan ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbo
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim menolak gugatan praperadilan itu.
Seluruh anggota PHRI Garut merintih dengan kebijakan pemerintah daerah. Karena tidak adanya keringanan yang diberikan.
Penerapan digitalisasi untuk mempermudah usaha masyarakat itu bisa meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga sebesar Rp25,5 triliun di tahun 2020.
Komwasjak merupakan komite non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menkeu melakukan pengawasan pajak.
Pertama, yakni tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga
Kesepakatan tersebut mencakup dua pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum dalam mengatasi BEPS akibat adanya globalisasi dan digitalisasi
Kemudian aturan besaran sewa kios pasar pusat memberikan pengurangan 75% untuk masa 1 Juli-31 Agustus 2021 pada SK No. 127.
Tuntutan mereformasi sistem perpajakan, sebutnya, menjadi keniscayaan agar Indonesia tak tertinggal dari negara lain
Pajak memainkan dua peran yakni sebagai sumber penerimaan negara dan juga sebagai stimulus fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha.
Akademisi menilai risiko moral hazard wajib pajak justru berpotensi meningkat, jika agenda pengampunan pajak dilakukan berulang kali oleh pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved